|
Sekretariat DPR Papua Diduga Sarang KKN |
|
|
|
|
|
Oleh : Anton Saragih |
|
| |
Wednesday, 16 December 2009 | |
|
Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Curang:
Sekretariat DPR Papua Diduga Sarang KKN
Jayapura, SPB
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua diduga dijadikan sarang KKN oleh oknum-oknum tertentu. Pasalnya, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket proyek Tahun 2009 yang dibiayai dari APBD Provinsi Papua TA 2009 di instansi tersebut terindikasi curang dan tidak dilelang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sesuai dengan Pasal 17 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tersebut, pelelangan umum pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi. Akan tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh SPB, pengumuman lelang puluhan paket proyek di Sekretariat DPR Papua tersebut diumumkan secara tersembunyi karena diumumkan di surat kabar nasional “MI” tanggal 27 April 2009 yang tidak beredar di masyarakat luas dan diduga koran tersebut aspal (asli tapi palsu-red).
Ketua Panita Lelang Pengadaan Barang dan Jasa DPR Papua dikonfirmasi sejak beberapa waktu lalu, hingga diturunkannya berita ini masih tidak berani memberikan informasi sedikitpun terkait dugaan KKN dengan modus pemalsuan surat kabar tersebut. Demikian juga Ketua DPR Papua John Ibo, dimintai informasi mengenai hal tersebut juga belum mau memberikan keterangan.(Anton Saragih)
|
