|
Reformasi Birokrasi Pengadaan Barang/Jasa di Deplu, Harus |
|
|
|
|
|
Oleh : Anton |
|
| |
Wednesday, 16 December 2009 | |
|
Reformasi Birokrasi Pengadaan Barang/Jasa di Deplu, Harus
Jakarta, SPB
Reformasi birokrasi dan Pengelolaan keuangan Departemen Luar Negeri (Deplu) termasuk tertib pencatatan asset Barang Milik Negara agar meningkatkan penilaian terbaik “Wajar Tanpa Pengecualian” Tahun Anggaran 2009” adalah dua dari beberapa program 100 hari Menteri Luar Negeri Dr. R.M. Marty M. Natalegawa. Terkait hal itu kalangan masyarakat mengharapkan Birokrasi Deplu yang terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga segera direformasi, untuk menghindari kontaminasi KKN dan juga persaingan usaha tidak sehat.
Informasi yang dihimpun wartawan SPB, ditemui beberapa keanehan yang berbau KKN dan persaingan usaha tidak sehat juga tindakan merugikan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa di instansi yang telah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) tersebut. Sebagai contoh adalah pelaksanaan pelelangan Pengadaan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Ruang Arsip Gedung Garuda Tahun Anggaran 2009 dengan anggaran Rp1.324.011.000,-.
Aldo dari LSM Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjelaskan, hal ini terkait kasus dimenangkannya PT. KARYA GRAHA UNGGULAGUNG (KGU) oleh Deplu. Padahal PT KGU adalah perusahaan peserta lelang yang memberikan penawaran paling tinggi yaitu Rp1.175.822.000,- dan sudah jelas dinyatakan gagal dalam lelang, karena Tenaga Ahli Elektrikal perusahaan itu ternyata tidak mempunyai sertifikasi pada saat lelang.
Dalam proses lelang proyek ME miliaran rupiah tersebut juga ditemukan keanehan lain yang patut diduga keras telah merugikan keuangan negara. Kasusnya, PT. KURNIA AGUNG REZEKI perusahaan yang memberikan penawaran Rp998.797.600,- yang jauh lebih rendah dari PT KGU, tiba-tiba mengundurkan diri dan dengan anehnya perusahaan yang telah menanda-tangani surat peryataan untuk mengikuti pelelangan sampai selesai tersebut ternyata bisa menarik jaminan penawarannya tanpa ditahan oleh panitia lelang.
Entah disengaja atau karena kelalaian panitia lelang yang dipimpin oleh Erwin Johan Permana tersebut , puluhan juta uang jaminan penawaran yang seharusnya menjadi uang negara telah dihilangkan. Sudah sepatutnya semua para pejabat yang terkait terutama panitia lelang Pengadaan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Ruang Arsip Gedung Garuda atau treaty room tersebut diperiksa oleh Kepolisian atau Kejaksaan karena diduga telah merugikan keuangan Negara, jelas Aldo sambil mengatakan KPPU juga jangan tinggal diam terkait kasus ini.
Lebih lanjut Aldo yang ditemani salah seorang rekanan yang mengaku agak malas untuk mengikuti pelelangan di Deplu mengatakan, selain proyek ME tersebut, proyek Renovasi Ruang Arsip Gedung Garuda Tahun 2009 juga patut diduga KKN. Pasalnya, diduga proyek tersebut dilaksanakan secara illegal karena tanpa dilaksanakan melalui proses pelelangan yang dapat memberikan keuntungan keuangan Negara, jelas rekanan tersebut.
Sementara itu dikonfirmasi mengenai hal-hal tersebut secara tertulis, Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Jenderal Imron Cotan hingga diturunkannya berita ini terlihat belum mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik terutama dalam memberikan informasi terkait proyek-proyek bermasalah tersebut.
Selain itu keterlibatan oknum pejabat Itjen Deplu berinisial Jns dan juga konsultan independent Deplu berinisial Doni sampai diturunkannya berita ini juga masih dalam investigasi tim SPB. (Antoni)
|
