Pelelangannya Disembunyikan, KPK Dinilai “Lola”

Revisi UU Tentang Perfilman, Bermasalah

Jakarta, SPB

Pekerjaan Revisi UU Perfilman sejak tahun 2005 lalu akhirnya berakhir dengan disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Perfilman menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sidang paripurna tanggal 8 September 2009 lalu. Pada waktu itu delapan dari sembilan fraksi di DPR-RI menyetujui RUU Perfilman menjadi UU sebagai pengganti UU No.8/1992 tentang Perfilman, sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak atau tidak menyetujui pengesahan RUU tersebut.

Belum lama ini berdasarkan informasi yang baru diperoleh wartawan SPB, ternyata pelelangan paket pekerjaan Revisi UU tentang Perfilman tersebut diduga bermasalah dan kasusnya sudah dilaporkan oleh LSM ke KPK bersamaan dengan puluhan paket pekerjaan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang juga diduga bermasalah.

Menurut informasi tersebut, pekerjaan Revisi UU tentang Perfilman tersebut pada akhir tahun 2005 pelelangannya disembunyikan dan pengumuman lelangnya diduga diumumkan di koran yang diduga dipalsukan. Pengumuman Nomor: 06/UM/Ro.I/X/05 tanggal 6 Oktober 2005 untuk beberapa pekerjaan bersumber dari APBN-P 2005 yang salah satunya adalah Revisi UU tentang Perfilman tersebut menurut informasi tidak diumumkan secara luas kepada masyarakat di surat kabar sore “SP”.

Panitia Lelang Seharusnya Diperiksa Polisi atau Kejaksaaan

Kementerian Luar Negeri Tutupi Kasus “Mafia Proyek”

Jakarta, SPB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dulu pernah mencanangkan “Benah Diri“ untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Komitmen Benah Diri Kemlu tersebut katanya semakin teguh dilaksanakan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memperkokoh usaha Kemlu untuk membenahi dan menciptakan organisasi dan profesi yang transparan, kapabel dan bersih.

Namun “Bunah Diri” di instansi yang belum lama ini diterpa kasus pembayaran tiket perjalanan dinas tersebut oleh wartawan SPB dinilai “bullshit” alias “omong kosong”. Pasalnya, menurut laporan wartawan SPB, Kemlu terlihat menutup-nutupi kasus mafia proyek yang terjadi di instansi tersebut pada tahun anggaran 2009 lalu. 

Koperasi Wartawan Jakarta Akan Gugat Dinas Pertamanan

Jakarata, SPB.

Pengangkatan pot bunga di kawasan sepanjang Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan yang dilakukan aparat Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta ternyata sangat membuat kecewa para pengurus dan anggota Koperasi Wartawan Jakarta (Kowarta).

Kasus Mafia Peradilan di Mahkamah Agung, Mabes Polri, Polda Banten dan Polres Serang:
Presiden SBY dan Kapolri Bohong, Tak Serius Tangani “Markus”
Serang, SPB
Gembar gembor pemberantasan korupsi dengan upaya Presiden membentuk Tim-8, kemudian membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan banyak lagi yang indah indah didengar telinga dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Tapi nyatanya semua adalah omong kosong dan hanya isapan jempol bagi mereka yang terkena, jaringan “mafia peradilan” itu seperti yang dialami oleh ahli waris Abdulgani, warga Desa Pulo Kencana, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Kata A. Mahmud, BA dan Marsad termasuk Ny. Rokayah dan beberapa saudaranya mengatakan kepada SPB, bahwa Bagir Manan SH, Abdulkadir Mappong SH dan Abdul Rahman Saleh, SH, dalam menangani perkara PK No. 596 PK/PDT/1999 dan diputus tanggal 12 April 2004 diduga terlibat “Mafia Peradilan”.
Hakim majelis tingkat PK itu menangkan “Pemalsu Surat Kuasa” berperkara. Diduga pelaku pemalsuan adalah pemohon PK, atau melibatkan Kuasanya AS, SH, Pansek Pengadilan Negeri Serang, Ketua Pengadilan Negeri Serang, Bagir Manan, SH selaku Ketua Majelis yang memeriksa perkara itu; Abdulkadir Mappong, SH dan Abdul Rahman Saleh, SH selaku anggota majelis.

Tidak Akan Ada yang Ditutupi!
Kejati Banten Selidiki Dugaan Penyimpangan Bantuan TIK 2008

Banten, SPB
Informasi yang didapat pihak Kejati Banten tentang dugaan perbuatan melawan hukum pada Kegiatan Bantuan Block Grand Teknologi Informasi dan Komputer Tahun 2008 dengan sigap telah direspon oleh pihak Kejati Banten. Dengan informasi yang didapat itu, Pihak Kejati Banten langsung melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak terkait  dengan kegiatan tersebut.
Selama kurang lebih sebulan peneyelidikan Kejati Banten sudah memeriksa diantaranya Drs. H Eko Endang Koswara selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Pihak Sekolah yang menerima bantuan, dan DInas Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan Kegiatan Bantuan TIK.

PPK Diminta Arif dan Bijaksana: Perusahaan yang Tidak Memenuhi RKS Seharusnya Gugur!
Pemenang Lelang di Mahkamah Konstitusi Langgar “Konstitusi Lelang”

Jakarta, SPB
Pejabat Pembuat Komitmen III Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan diminta arif dan bijaksana dalam mengambil sikap atas kekeliruan panitia lelang terkait pengumuman pemenang lelang pengadaan barang/jasa di institusi yang terhormat di Indonesia ini. Hal ini terkait pengumuman pemenang lelang Pencetakan Buku Profil Mahkamah Konstitusi dan Profil hakim Mahkamah Konstitusi, serta Pencetakan Buku UUD 1945 dan Leaflet yang dinilai sudah keliru karena melanggar RKS yang dibuat Panitia Lelang sendiri dan juga menuai sanggahan.
Demikian dikatakan Aldo dari LSM Hanura (Hati Nurani Rakyat) pekan lalu kepada wartawan SPB. Dijelaskan Aldo, CV Intermasa Pusaka Prima, perusahaan yang tidak memenuhi RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat pekerjaan) karena tidak mempunyai Izin Usaha Industri, ternyata malah dinyatakan sebagai pemenang lelang Pencetakan Buku Profil Mahkamah Konstitusi dan Profil hakim Mahkamah Konstitusi.

Nusantara, Pencipta Kebudayaan Dunia
Oleh I Nyoman Winata

Nenek moyang bangsa Nusantara, khususnya Pulau Jawa adalah pencipta kebudayaan dunia. Leluhur bangsa Nusantara (Indonesia) merupakan manusia-manusia tangguh dan cerdas, pencipta peradaban dunia.
Bahkan jauh sebelum tahun masehi, kerajaan nusantara adalah penguasa duapertiga wilayah bumi. India dulu hanyalah salah satu kadipaten dari kerajaan yang berpusat di pulau Jawa. Sumber dari peradaban dunia bisa dikatakan semuanya bermula dari Nusantara.

Semuanya memberikan kita gambaran bahwa nenek moyang bangsa Indonesia bukan orang-orang terbelakang. Kalau kemudian sejarah dunia saat ini tidak memposisikan peradaban nusantara sebagai sumber dari peradaban dunia, maka itu tidak lebih bagian dari kerja-kerja ilmuwan dari belahan dunia barat yang ingin mengingkari realitas.



 

Kapolres Diduga Akan Melepas Mereka, Lawan Perintah SBY:

Pejabat Pemkab Samosir Tertangkap Tangan Main Judi

Samosir-Medan, SPB

Jajaran Polres Samosir melalui Satuan Reskrimnya berhasil menangkap (tertangkap tangan atau tertangkap basah) pemain judi Joker. Penangkapan ini dilakukan oleh 6 orang anggota Reskim Polres Samosir yang dipimpin Brigadir Baharuddin H. Nababan yang dikenal dengan sebutan “Singa Lapar”.

Korban Gempa Bangun Kantor Desa Bukan Bantuan Pemerintah, Tapi Swadaya :

Pemerintahan SBY Bohongi Korban Gempa

Tasikmalaya, SPB.

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya sampai sekarang masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan. Semua akibat banyaknya korban dan kerugian, selain ada dugaan oknum oknum masyarakat dan pejabat yang sengaja berbuat demikian. Sehingga rakyat sebagian kini masih menelan pil pahit dan menderita lahir dan bathin. Warga sumber SPB menuding Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh SBY bohongi korban gempa Sukabumi.

PSK Tipu Polisi

Bogor, SPB
Sindy wanita PSK yang telah menandatangani surat pernyataan, karena terjaring razia yang digelar jajaran Polsek Cisarua Bogor,  Jawa Barat.  Nampaknya Jablai yang satu ini tidak akan ada jera-jeranya. Pasalnya dia itu hingga kini masih tetap menjalankan aksinya seperti biasa berprofesi sebagai wanita PSK.