Wapres Serahkan Tanda Kehormatan “Satyalancana Wira Karya” ke Bupati Sergai

Sei Rampah-Sergai-Sumut, SPB

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H.T. Erry Nuradi, menerima penghargaan anugerah tanda kehormatan “Satyalancana Wira Karya” dari Presiden RI yang diserahkan Wakil Presiden Boediono pada puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XVII dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-VII tingkat nasional yang berlangsung di lapangan bukit Jabal Nur Palu Sulawesi Tengah, belum lama ini.

Hutan Lindung Gunung Lumut Menjadi Taman Nasional dengan Pola Kelola Cagar Biosfer

Muara Teweh-Kalteng, SPB

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat Barito Utara khususnya masyarakat Kec. Gunung Purei terhadap peningkatan status Hutan Lindung Gunung Lumut (hutan sacral) menjadi Taman Nasional dengan pola pengelolaan cagar biosfer kepada Pemerintah Pusat pada tanggal 23 Mei  tahun 2005 di Muara Teweh  dilaksanakan WORKSHOP pengusulan  hutan lindung gunung lumut sebagai Taman Nasional, dan bulan Agustus tahun 2005 dengan tim dari Universitas  Palangkaraya, bekerja sama dengan balai konservasi sumber daya alam Provinsi Kalimantan Tengah  dan (WWF) Indonesia, melaksanakan sosialisasi dan komunikasi untuk dibuat survey dengan menggunakan kursioner.

Mengenai pemahaman konservasi dan tanggapan terhadap kemungkinan menjadi kawasan Hutan Lindung Gunung Lumut, survey melibatkan 246 respon dan di 27 desa, pada 6 kabupaten  yang terkait dengan kawasan 4 provinsi nominasi. Hasilnya 94% s/d 100 % responden setuju dengan rencana pengusulan Tanam Nasional sepanjang sistim pengelolaannya menjamin peran serta aktif masyarakat dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara lintas generasi.

Jalan Rusak Rangkas- Malingping, Akan Menjadi Mulus

Lebak, SPB

Kabupaten lebak yang akan di jadikan tuan tuan rumah dalam acara olah raga tingkat propinsi, sekarang ini mulai berbenahi diri terutama dalam pembangunan jalan. Menurut Tatang hidayat Kepala bidang pemeliharaan jalan, untuk tahun ini pemeliharaan jalan Sampai Malingping akan di tigkatkan dari tiga mata anggaran, yaitu dari anggaran APBD, P2 TPD, DPI TPD. Peningkattan jalan ini merupakan percepatan pembangunan dalam pemeliharaan jalan, karena jalur ini merupakan jalur utama menghubungkan Kota Kabupaten Lebak dengan wilayah selatan, yang beberapa tahun yang lalu sempat rusak parah.

Praktek Mafia Lelang:

Distamben Kabupaten Lebak Rugikan Keuangan Pemerintah

Jakarta, SPB

Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Keputusan Presiden No.80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa. Pihak panitia lelang, pejabat pembuat komitmen maupun kuasa pengguna anggaran tidak melakukan lelang dengan baik dan benar, hal ini terbukti dari 7 paket pengadaan barang/jasa dengan total pagu anggaran 4,7 milyar rupiah untuk pembangunan jaringan listrik masuk desa pada beberapa lokasi desa di Kab.Lebak TA 2009. Pengumuman lelang No.671.54/01-Pan. Distamben/2009.

Ir. Dida Gardera, M.Sc  Kabid Humas KLH:

Melanggar UU No.32 Th 2009, Bupati dan Kadis Dapat Jebloskan Ke Penjara

Cianjur, SPB

Komitmen Bupati Cianjur, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, MM pada tahun 2008 lalu akan konsisten menjaga konservasi hutan dengan selogan : “ Tiada Hutan, Maka Tiada Kehidupan “. Ternyata pernyataan Tjetjep itu, kini mulai menuai pertanyakan banyak pihak. Pasalnya menurut beberapa sumber yang berhasil dirangkum SPB di Cianjur mengatakan, terjadinya eksploitasi hutan, seperti penebangan resmi, pertambangan pasir dan batu (Galian C) disana itu, diduga ada keterlibatan para kepala dinas termasuk Bupati Cianjur, sehingga bebas dari Izin resmi.

Rakor Perencanaan Pemasaran Pariwisata TA 2011 Ajak Semua Stakeholder

Jakarta, SPB

Bertempat di Balairung Gedung Sapta Pesona Jakarta, pekan lalu (29/7) Direktorat Jenderal Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengadakan Rapat Koordinasi Perencanaan Pariwisata Tahun Anggaran 2011. Acara tersebut dilaksanakan secara terbuka dan mengajak semua semua elemen pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Jakarta, SPB

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, I Gusti Ngurah Putra kepada SPB menyatakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tekad bangsa Indonesia untuk bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah dinyatakan dalam Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan MPR tersebut telah ditindak-lanjuti dengan ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Peringatan Hari Anak Nasional Meriah di SMP N 49 Jakarta

Jakarta, SPB

Hari-hari besar nasional selalu diperingati diinstansi pemerintah maupun di sekolah. Termasuk di SMP Negeri 49 Jakarta yang terletak di Jalan Raya Bogor, Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Kejaksaan Agung Diminta:

Jangan Peti-Eskan Kasus APBNP Kemenbudpar

Jakarta, SPB

Kejaksaan Agung diminta jangan peti-eskan kasus APBNP 2005 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar). Demikian dikatakan Deni dari LSM Badai belum lama ini kepada wartawan SPB

Deni menjelaskan, kami sudah melaporkan kasus dugaan pemalsuan koran pengumuman lelang untuk tiga puluh paket pekerjaan di Kemenbudpar ke KPK dan menurut kabar yang kami terima saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Beberapa pejabat yang terlibat sudah dipanggil Kejagung dan kami berharap kasus ini jangan dipeti-eskan sehingga semua pejabat yang terlibat dapat diadili, ungkap Deni.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan SPB, beberapa paket kegiatan di instansi yang dipimpin oleh Menteri Jero Wacik yang diduga koran pengumuman lelangnya dipalsukan tersebut antara lain pekerjaan Revisi Undang-Undang tentang Perfilman, Talkshow Perspektif dan Travel Quis di Travel dan Tourism Channel. Selain itu juga termasuk kegiatan Survey dan Pelatihan Berfikir Positif Masyarakat Indonesia. (Antoni Saragih)

Rekanan Merasa Ditipu :

Pejabat Kopertis III Kemendiknas Diduga Palsukan Koran

Jakarta, SPB

Masalah pengumuman akan diadakannya tender suatu proyek pengadaan barang dan jasa menurut Keppres No. 80 tahun 2003 semakin lama semakin berkembang. Modus operandi pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh Panitia Lelang, yang diduga dikatahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan Kuasa Pengguna Anggaran adalah “Pemalsuan Surat Kabar”.

Surat kabar yang beredar luas di masyarakat jelas dan terang diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dan Bagian Iklan suatu media massa. Tapi koran yang jelas itu secara khusus lembar tertentu dicetak ulang dengan mengganti sebagian isinya, yang adalah iklan pengumuman akan diadakannya lelang proyek pengadaan barang/jasa tertentu, diketahui oleh Panitia lelang.

Sumber yang layak dipercaya menuding Viktor Sihombing salah seorang oknum pejabat di Kopertis III, Kementerian Pendidikan Nasional diduga terlibat dalam kasus pemalsuan salah satu surat kabar nasional yang sebagian isi lembar tertentu diselipi pengumuman lelang pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2009, Kopertis III Jakarta. Surat kabar itu seolah olah Iklan koran itu benar diiklankan, padahal khusus lembar koran yang berisi iklan itu “dipalsukan”.