Jakarta,Sinarpagibaru.com-Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin negara ini tidak memihak pada persoalan buruh. Dia menjelaskan, Jokowi hanya lebih fokus pada program pembangunan infrastruktur. Diantaranya proyek jalan tol, bandara, waduk air dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diberbagai daerah, bandara udara serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Saya akui, proyek pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Jokowi memang banyak prestasinya,” ucap Elly dalam podcast “Dibalik Ancaman Resesi Global dan Badai PHK, Tata Kelola Keuangan Negara Juga Tidak Profesional” di youtube Media KSBSI TV, di Jakarta beberapa waktu lalu.
Namun, kata Elly, perhatian Jokowi terhadap kemiskinan, rendahnya kwalitas pendidikan dan Sumber Daya Manusia (SDM), utang negara dan persoalan ketenagakerjaan, tidak terlalu diperhatikan. Apalagi, ketika disahkannya kontroversi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, membuat masa depan dan kesejahteraan buruh semakin menderita. Jokowi juga tidak terlalu memperdulikan terkait dampak perkembangan digitalisasi platform saat ini.
Dimana dampak digitalisasi platform ini, telah banyak menggantikan pekerjaan manusia didalam dunia kerja. Kemudian, Indonesia hari ini sedang menghadapi ancaman krisis pangan, tapi pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk mengatasinya. Belum lagi dampak resesi global, membuat ratusan ribu buruh di Indonesia terkena Pemutusan hubungan Kerja (PHK). Karena perusahaan diberbagai daerah sudah banyak yang tutup.
“Sehingga dibalik permasalah ini semua, menciptakan pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Dan daya beli masyarakat semakin menurun karena harga Dolar di negara kita sekarang ini tidak stabil,” jelasnya.
Bahkan, Elly mengatakan dipenghujung kekuasaannya, justru Jokowi lebih mengutamakan kepentingan keluarganya. Dia tidak malu-malu membangun dinasti politik dan sengaja merusak demokrasi. Namun seperti apapun, Elly tetap menghormati proses demokrasi, saat pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran dinyatakan pemenang di Pemilihan Presiden (Pilpres) periode 2024-2029.
“Sebentar lagi Prabowo akan menjadi Presiden Indonesia. Saya berharap, semoga program pembangunan yang akan diusung beliau bisa memperhatikan nasib buruh agar lebih baik untuk kedepannya,” ucap Elly.
Selain itu, di era Jokowi berkuasa dinilainya alergi dengan serikat buruh. Dia minim mengundang perwakilan serikat buruh untuk berdialog. Kata Elly, seharusnya beliau mengajak duduk bersama, mencari solusi terkait mengapa buruh sering melakukan aksi demo. Aksi demo ini terjadi karena banyak kebijakan Jokowi dalam ketenagakerjaan tidak memihak buruh. Seperti baru-baru ini aksi penolakan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Ketimpangan sosial hari ini semakin tajam ditengah masyarakat. Jumlah kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, ditambah lagi Indonesia semakin mengalami krisis keadilan. Kalau masalah ini tidak disikapi serius, bisa jadi negara akan mengalami kerusuhan (chaos) sosial,” tegasnya.
Tapi Elly berharap, ditengah sulitnya perekonomian hari ini, Indonesia tidak terjadi chaos sosial. Sebab, chaos sosial ditengah masyarakat itu tidak pernah menjadi solusi. Justru menambah persoalan baru. Dan dengan tegas, dia mengatakan masyarakat harus belajar pengalaman dari chaos sosial yang terjadi Mei 1998. Karena kerusuhan ini dilatarbekakangi oleh krisis ketidakadilan, demokrasi yang dibungkam dan praktik Kolusi Kolusi Nepotisme (KKN) di era pemerintahan orde baru (Orba).
“Semoga saja ketika Prabowo resmi menjadi presiden, dia mampu menciptakan iklim ekonomi dan politik yang stabil. Mampu menegakkan supremasi hukum yang memihak pada masyarakat Indonesia. Khsususnya dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Dalam dialog ini, Elly kembali menegaskan, prestasi Presiden Jokowi dalam ketenagakerjaan sangat buruk dipenghujung kekuasaannya. Selama 10 tahun berkuasa, banyak regulasi ketenagakerjaan yang diterbitkan, justru memiskinkan buruh dan menciptakan kegaduhan politik.
“Presiden Jokowi juga terkesan anti demokrasi kepada suara-suara kritis buruh. Dia hanya lebih memihak kepentingan oligarki dari pada kepentingan seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Elly. (AH)
