JAKARTA, sinarpagibaru.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono belum mau transparan soal proyek Ibu Kota Negara (IKN). Contohnya, proyek Pembangunan Bangunan Gedung Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung pada Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara, APBN 2022 (Nilai HPS Paket Rp. 1.380.713.000.000,00 atau Rp 1,38 Triliun lebih).
Terbukti ketika dimintai Klarifikasi/Konfirmasi atas informasi dari masyarakat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., hingga diturunkannya berita ini, belum juga mau memberikan jawaban yang akurat, benar, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan. Padahal Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono sendiri yang membuat Surat Penetapan Pemenang Nomor PB.02.01-Mn/2132 tanggal 20 Oktober 2022 untuk pekerjaan dengan Pierre Natigor Pohan, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang menanda-tangani kontrak pekerjaan tersebut.
Dalam permintaan Klarifikasi/Konfirmasi dari Redaksi SPB tersebut, ditanyakan apakah dalam membuat membuat Surat Penetapan Pemenang tender pekerjaan di atas Rp 1,3 Triliun ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. sudah yakin bahwa perusahaan pemenang tender sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 juga Dokumen Kualifikasi Nomor 01.Dok.PQ/Pokja.04.TPBJK.Bid.IKN/DB-03/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022?
Apakah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bpk. Dr. Ir. H. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D. sebelum membuat Surat Penetapan Pemenang Tender sudah terlebih dahulu meminta pendapat dari T. Iskandar selaku Irjen Kementerian PUPR dan juga dari KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)?
Sumber wartawan SPB mengatakan, atas pertanyaan cuma hal-hal tersebut saja, terlihat Menteri Basoeki Hadimoeljono belum mau untuk transparan. Semoga di mata Presiden Joko Widodo tidak ada “menteri kesayangan” dan segera memerintahkan agar semua menteri pembantunya supaya mencontoh dirinya sebagai presiden yang jelas transparan serta akuntabel, ujarnya.
Sementara itu menurut informasi yang dihimpun wartawan SPB, banyak proyek-proyek di Kementerian PUPR yang tendernya diduga tidak sesuai aturan. Bahkan Peraturan Menteri PUPR pun juga di dilanggar oleh oknum-oknum di Kementerian PUPR sendiri.
(Nando Sijabat/Nvr/Idul/Agus)
