Sinarpagibaru.com – Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gresik, pada Rabu (29/03/2023). Dalam kunjungan ini, ia melakukan pengecekan terhadap layanan pertanahan, menyapa masyarakat, hingga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang menandakan terjalinnya kolaborasi empat pilar di Gresik.
Adapun kerja sama yang dimaksud, yakni antara Kantah Kabupaten Gresik, pemerintah daerah (Pemda), aparat penegak hukum, dan badan peradilan di Kabupaten Gresik. Kolaborasi ini bertujuan untuk mewujudkan Gresik sebagai Kabupaten Lengkap. Hal tersebut membuktikan bahwa koordinasi empat pilar memegang peranan penting dalam pelaksanaan program-program di Kementerian ATR/BPN.
“Ini adalah satu contoh baik. Kota Lengkap bukan hanya tanggung jawab Kepala Kantah, tapi perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara unsur terkait, dalam hal ini Bupati dari Pemda, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Dukcapil, Kepala BKAD, semuanya menjadi satu tim untuk bisa melaksanakan tugas, yaitu merealisasikan Gresik Kabupaten Lengkap,” ujar Hadi Tjahjanto.
Tak hanya itu, dukungan perusahaan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) juga dibutuhkan. “Namun, juga tidak kalah penting dukungan dari eksternal artinya adalah perusahaan. Terima kasih Direktur PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), Direktur PT Bumi Lingga Pertiwi, dan PT Petrokimia Gresik,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar mengungkapkan bahwa Gresik akan menjadi Kabupaten Lengkap pada tahun 2023. Hal ini berkat dukungan yang masif dari Pemda serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan perusahaan terkait. Ia mengatakan, selanjutnya PKS atau Memorandum of Understanding (MoU) akan digaungkan ke daerah-daerah lain di Jawa Timur.
“Harapan kami di tahun 2023 ini Gresik menjadi Kabupaten Lengkap. MoU ini antara Kantah dan bupati, sesuai arahan Bapak Menteri InsyaAllah nanti akan kami replikasi di daerah Jawa Timur, terlebih dahulu di daerah-daerah mana yang sedang menuju Kabupaten/Kota Lengkap. MoU ini bisa ditiru mudah-mudahan secara nasional,” papar Jonahar.
Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani turut menuturkan terima kasih lantaran Kementerian ATR/BPN telah membantu berbagai penyelesaian permasalahan pertanahan, terutama dua organisasi keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ia juga menyambut baik program percepatan pendaftaran tanah untuk mendorong Gresik menuju Kabupaten Lengkap.
“Saya sering ke bawah menyampaikan kepada masyarakat, ini patut kita apresiasi. Melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) hadir langsung, tidak hanya di kecamatan tapi sampai tingkat dusun juga, diukur di dusun, dicetak dan diberikan langsung di desa, artinya pembangunannya kita mulai dari desa. Ini susah sangat akselerasi yang luar biasa. Kami mendorong Gresik menjadi Kabupaten Lengkap,” tegas Bupati Gresik.
Pada kesempatan yang sama juga diserahkan empat Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kabupaten Gresik. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantah Kabupaten Gresik, Asep Heri. Selain itu, turut hadir seluruh pimpinan Forkopimda Kabupaten Gresik dan perusahaan-perusahaan terkait. (Gtg)
