JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Sebagai salah satu satu anggota Asian Productivity Organization (APO), Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berbagi pengalaman good governance pada sektor publik kepada peserta Public Management Development Program (PMDP), Development Academic of the Philippines (DAP). Adapun materi yang dijelaskan mengenai Reformasi Birokrasi, Kelembagaan dan Tata Kelola, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Pelayanan Publik.
Dalam pertemuan itu, Analis Kebijakan Utama pada unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Hendro Witjaksono menyambut baik kegiatan foreign study mission Indonesia tersebut. “Semoga dengan pertemuan ini dapat menambah wawasan kita terkait kebijakan reformasi birokrasi, dan semoga Bapak/Ibu dapat menikmati knowledge sharing ini,” ujarnya dalam knowledge sharing Kebijakan Kementerian PANRB, di Jakarta Senin (06/11).
Lebih lanjut Hendro menjelaskan saat ini Kementerian PANRB tengah mengalakkan reformasi birokrasi agar lebih berdampak langsung kepada masyarakat. “Agenda selanjutnya adalah program ‘Reformasi birokrasi yang lebih berdampak’ yaitu memprioritaskan dalam beberapa reformasi yang berdampak pada rakyat, “ ungkapnya.
Selain itu, reformasi juga dilakukan di beberapa bidang, seperti sistem Peradilan Pidana dan pelayanan publik dalam pemberian izin dan perizinan, dan lain-lain. Hendro menambahkan, konsep reformasi birokrasi tematik dan berdampak juga diperkenalkan dalam beberapa program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan prioritas Presiden.
Di bidang kelembagaan dan tatalaksana, Analis Kebijakan Utama pada unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Teguh Widjinarko mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB telah menerapkan kebijakan terkait Flexible Working Arrangement bagi Aparatur Sipil Negara, yang dikenal dengan work form office (WFH) di masa pandemi covid-19.
“FWA mempertimbangkan work-life balance, the nature of job, kesiapan pegawai dan pemimpin, investasi teknologi seperti laptop, gadget, dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara di bidang pelayanan publik Kementerian PANRB juga mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan selanjutnya juga dikembangkan melalui MPP Digital. Sedangkan di bidang SDM Aparatur, ASN di seluruh Indonesia memiliki core values yang sama, yakni BerAKHLAK. Untuk diketahui BerAKLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan; Akuntabel; Kompeten; Harmonis; Loyal; Adaptif; dan Kolaboratif.
Untuk diketahui, The Public Management Development Program (PMDP), Program Pelayanan Eksekutif Karir Pemerintah Nasional, merupakan pelatihan intensif yang memberikan kesempatan pembelajaran komprehensif dan multimodal bagi para manajer publik. Sementara, foreign study mission merupakan salah satu bentuk kerja sama antara APO dengan National Productivity Organization (NPO) yang ada di setiap 20 negaraanggota melalui fungsi Strengthening NPOs and Policy Advisory. (Gtg)
