Kepala BPN Jakut: Penuntasan PTSL 2023 Lancar dan No Residu

Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Utara selenggarakan kegiatan Evaluasi Penuntasan PTSL Tahun 2023 (No Residu) melalui Virtual Zoom Meeting, Senin (14/11). (Foto: ist)

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara, Taufik Suroso Wibowo menyatakan bahwa target penuntasan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun anggaran 2023 berjalan lancar (No Residu). Dimana target program PTSL tersebut cukup signifikan dan hasil evaluasi penuntasan tidak ada residu atau tidak ada bidang tanah yang tidak diserahkan.

“Alhamdulillah penuntasan PTSL 2023 berjalan lancar dan tidak ada residu”, ujar Taufik Suroso Wibowo dalam kegiatan Evaluasi Penuntasan PTSL Tahun 2023 (No Residu) melalui virtual zoom meeting di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Taufik mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan dana hibah kepada kantor pertanahan kota Jakarta Utara dalam kegiatan program PTSL.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN Targetkan Penyelesaian Pengadaan Tanah PSN dan IKN di Tahun 2024

“PTSL di DKI Jakarta itu pendanaannya bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan anggaran tersebut telah dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana setiap tahunnya pihak kantor pertanahan kota Jakarta Utara mengadakan penyerahan sertifikat hasil program PTSL dari anggaran APBD,” terang Taufik.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan stakeholder lainnya dalam penuntasan program PTSL tahun 2023 dimana hal tersebut tidak terjadi hambatan.

“PTSL yang berada di kantor pertanahan kota Jakarta Utara bersama stakeholder lainnya ikut turun kelapangan dalam penyerahan sertifikat PTSL,” kata Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan telah mengkaji terkait kelompok masyarakat (Pokmas) itu baiknya seperti apa dan ternyata setelah dianalisa maka dibuatlah volounter.

Baca Juga :  Pelataran BPN Kota Depok Dipadati UMKM Lokal, Waktu Bazar Minta Ditambah

“Jadi setiap kelurahan harus ada volounter dari tokoh masyarakat yang telah direkomendasikan dari pihak kelurahan dan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan ternyata dengan adanya hal tersebut maka program PTSL di Jakarta Utara berjalan dengan lancar,” pungkas Taufik. (Gtg)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *