JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan itu sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo melalui road map reformasi birokrasi, di mana salah satu upayanya adalah melakukan revolusi mental.
“Lebih spesifik masalah layanan publik dan salah satu yang diangkat adalah konsep tentang moralitas BerAKHLAK. Konsep melayani, yang semuanya saya yakin sudah paham, tentang singkatan dari BerAKHLAK,” katanya pada acara Kemendagri BerAKHLAK Awards di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
Mendagri mengungkapkan, pelayanan bisa ditingkatkan dengan cara memperbaiki sistem dan menciptakan terobosan-terobosan kreatif. Dia mendorong para ASN memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini untuk berbagai kepentingan pelayanan publik. Selain itu, teknologi bisa membantu Pemda melakukan pelayanan, terutama memperpendek jarak dengan bantuan aplikasi teleconference.
“Misalnya [Ditjen] Dukcapil membuat seluruh Indonesia berbasis Satu Data, dan sekarang digunakan lebih dari 6.000 user. Ini adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Kemendagri. Saya tahu [Ditjen] Otda juga sudah membuat digitalisasi, e-Perda, supaya tidak terjadi kontak, antara daerah tidak harus lagi berangkat ke sini,” terangnya.
Dia menambahkan, kemudahan digital yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai komponen yang mendapatkan The Most BerAKHLAK Kemendagri Award patut mendapatkan apresiasi. Menurutnya, terobosan yang dilakukan Ditjen Dukcapil bisa menghemat banyak energi dan biaya. Perubahan sistem pelayanan ini pula yang dia amati ketika berkunjung ke Kantor Dukcapil di negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris.
“Saya yakin Bapak [Dirjen Dukcapil] didoakan jutaan orang, karena dulunya manual, orang mau punya KTP di Papua, di Banda Aceh, [tetapi] sekolahnya di Jakarta, mau memperpanjang balik lagi ke sana. Berapa biaya pesawat yang harus dikeluarkan untuk memperpanjang, dan kemudian setelah itu baru perpanjang. Sekarang sudah dipotong dengan dilakukan digitalisasi satu data sistem,” ungkapnya.
Mendagri mendorong pula para ASN di lingkup komponen Kemendagri untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada secara lebih efektif dan efisien. Dirinya menceritakan tentang Georgia sebagai negara yang menciptakan MPP pertama kali. Negara pecahan dari Uni Soviet tersebut membuat MPP karena berawal dari sistem pelayanan publiknya yang kurang baik.
“Georgia membuat terobosan, yaitu membuat one roof system, Mal Pelayanan Publik, di mana semua yang berhubungan dengan pelayanan di bawah satu atap, ada CCTV, dan kemudian semuanya berlangsung dalam hitungan menit selesai, saya pernah datang ke sana, sehingga membuat perubahan masyarakatnya,” cerita Mendagri.
Hingga saat ini dirinya menyebut, Indonesia memiliki lebih dari 100 MPP yang telah berhasil membuat perubahan di masyarakat. MPP berjasa dalam mempermudah sistem, mengurangi kontak, bersifat terbuka, pembayaran bisa dilakukan dengan mudah, hingga bisa menurunkan angka korupsi. Selain itu, masyarakat pulalah yang berhak menilai kualitas layanan yang telah diterapkan.
“The best way to judge is judge by customer, jadi penilaian yang terbaik itu adalah costumer. Siapa customernya Kemendagri, misalnya Dukcapil? Boleh oleh masyarakat, untuk mengetahui apakah layanan Dukcapil selama ini baik. [Jadi penilaiannya] bukan dari internal Dukcapil, bukan dari internal Kemendagri,” tandasnya.
(Rls/Nvr)
