BADUNG, Sinarpagibaru.com – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah. Meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan.
“Alhamdulillah menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “baik” ke atas semakin meningkat. Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif dan serentak tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” ujarnya dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 di Badung, Bali, Rabu (06/12).
Wapres menjelaskan, pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.
“Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran” tutur Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) itu.
Terkait peningkatan nilai rata-rata AKIP, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin.
Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.
“Untuk mendorong keberhasilan pengentasan kemiskinan, kami telah menetapkan fokus evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada aspek akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan kemiskinan di daerah. Dalam pelaksanaannya kami berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan anggaran kemiskinan dalam SIPD serta mengukur efektivitas anggaran (cost-effectiveness),” ungkap Anas.
Lebih lanjut dijabarkan, dalam rangka mewujudkan RB Berdampak melalui RB Tematik, setiap Instansi pemerintah diminta untuk menyusun rencana aksi yang konkret dan kolaboratif dalam menyelesaikan permasalahan tematik di daerahnya masing-masing. Tercatat sebanyak 32 Provinsi, 424 Kabupaten/Kota, serta 76 kementerian/lembaga telah menetapkan rencana aksi dan melaporkan progresnya kepada Kementerian PANRB.
“Dari hasil evaluasi RB Berdampak yang kami lakukan, terdapat 12 pemerintah daerah dengan pengimplementasian RB Tematik terbaik pada semua tema. Komitmen dan antusiasme instansi pemerintah dalam implementasi RB perlu terus dijaga dan ditingkatkan seiring dengan tuntutan agar birokrasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Beranjak pada hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) ini menyebut terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.
Menteri Anas juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023. Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang.
Sebagai informasi, acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.
Penerima Apresiasi Hasil Evaluasi AKIP, RB, dan ZI 2023
Pemerintah Daerah Predikat AKIP AA
1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
*Pemerintah Daerah Predikat AKIP A*
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
6. Pemerintah Kota Bandung
7. Pemerintah Kota Madiun
8. Pemerintah Kota Malang
9. Pemerintah Kota Surabaya
10. Pemerintah Kota Yogyakarta
11. Pemerintah Kabupaten Bantul
12. Pemerintah Kabupaten Banyumas
13. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
14. Pemerintah Kabupaten Gresik
15. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
16. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
17. Pemerintah Kabupaten Lamongan
18. Pemerintah Kabupaten Ngawi
19. Pemerintah Kabupaten Situbondo
20. Pemerintah Kabupaten Sleman
*Instansi Pemerintah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada Semua Tema*
1. Pemerintah Kota Tangerang
2. Pemerintah Kota Payakumbuh
3. Pemerintah Kota Bogor
4. Pemerintah Kota Yogyakarta
5. Pemerintah Kota Semarang
6. Pemerintah Kota Kotamobagu
7. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Pemerintah Kabupaten Tapin
9. Pemerintah Kabupaten Klungkung
10. Pemerintah Provinsi Bali
11. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
12. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
*Instansi dengan Unit ZI Terbanyak*
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian ATR/BPN
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. Tentara Nasional Indonesia
*Unit Kerja Berpredikat WBBM*
1. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
2. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
4. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten
5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
7. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten
12. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau
14. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP
15. Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, di Jakarta
16. Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
17. Biro SDM POLDA Sumatra Selatan
18. Pengadilan Agama Magelang
19. UPTD Puskesmas Sempu
20. UPTD Puskesmas Manyaran
21. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru
22. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial UPT Dinas Kesehatan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
23. UPTD Rumah Sakit Jiwa (RSJ) pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
24. Puksesmas Kwadungan
(Gtg)
