JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Australian Chargé d’Affaires to Indonesia Steve Scott untuk menjajaki peluang peningkatan kerja sama Indonesia-Australia yang fokus pada transformasi digital. Kerja sama ini diharapkan bisa memberikan banyak pembelajaran penerapan kebijakan digitalisasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech yang telah sukses dilakukan di Australia.
“Kami berharap dapat juga diberikan lesson learnt penerapan kebijakan digitaliasasi dan data yang terpadu dalam kerangka GovTech di Australia, sehingga menjadi pembelajaran kami dalam penerapan yang masih sangat baru di pemerintah Indonesia,” ujar Menteri PANRB di sela pertemuan yang juga dihadiri oleh tim dari Digital Transformation Agency (DTA) dan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera), Selasa (19/03).
Pada akhir 2023, Menteri PANRB dan tim telah berkunjung ke Australia untuk melihat langsung praktik baik digitalisasi pemerintahan yang dilakukan di sana. Lewat kunjungan tersebut diperoleh pemahaman mendalam terkait dengan implementasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik di Australia.
Anas menyebut Australia telah menyinergikan data dan digital untuk mendorong pelayanan publik yang inklusif dan fokus pada kesejahteraan masyarakat, seperti MyGov dan Digital ID. Inisiatif tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia dalam pelaksanaan GovTech di 2024.
“Kami berfokus pada pelayanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta serupa juga dengan Australia yakni Digital ID, maka pemerintah Indonesia juga mengupayakan di dalamnya,” ungkapnya.
Kementerian PANRB telah menerapkan berbagai langkah untuk mempercepat kemajuan pemerintahan digital. Mulai dari Peraturan Presiden tentang e-Government pada tahun 2018, Peraturan Presiden tentang Arsitektur e-Government Nasional pada tahun 2022, dan akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Regulasi ini menguatkan fondasi kebijakan transformasi pemerintahan digital di Indonesia melalui upaya penerapan digitalisasi pemerintahan yang akseleratif dan holistik. Indonesia saat ini fokus mengimplementasikan “GovTech” yang merupakan sinergi dari tim koordinasi lintas instansi pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara Perum Peruri.
Pada pertemuan itu Menteri Anas juga mengusulkan dua hal yang dapat ditempuh sebagai penguatan kolaborasi Indonesia-Australia. Pertama, kerja sama terkait government services untuk mendukung layanan kesejahteraan sosial di Indonesia, sehingga dengan melalui peran Kementerian PANRB selaku ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, maka dapat mengoordinasikan dengan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan kerja sama dalam mewujudkan pelayanan publik dengan fokus layanan kesejahteraan sosial.
Usulan kedua adalah adanya nota kesepakatan antara Menteri PANRB dengan Minister for Finance, Minister for Women, Minister for the Public Service Katy Gallagher berupa technical assistance untuk inisiatif transformasi prioritas serta transfer pengetahuan dan praktik digitalisasi pemerintahan dari dua negara.
“Saat ini pemerintah Australia sudah memiliki kerja sama dengan Menteri Koordinator Perekonomian di Indonesia, maka di masa yang akan datang, sektor teknologi digital juga memerlukan hal serupa, sehingga ada MoU secara terpisah dengan Ibu Katy Gallagher mengenai transformasi digital dan data di Indonesia,” tuturnya.
Mantan Kepala LKPP ini juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan lembaga Prospera terhadap agenda percepatan transformasi digital, yakni menjadi bagian dari Project Management Office untuk mendukung sekretariat Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan mandat Perpres Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Pemerintah Indonesia juga merasakan banyak manfaat dari kerja sama yang telah dilakukan antara Indonesia dan Australia, salah satunya kerja sama antara Kementerian PANRB dan APSC terkait pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan, good government, integritas, akuntabilitas, inovasi, dan pelayanan publik.
