BATAM, Sinarpagibaru.com – Komisi II DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, (Kepri) dalam rangka evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepri.
Wakil Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN menjadi garda terdepan dalam hal menyelesaikan permasalahan pertanahan, kemudian melaksanakan Program Strategis Nasional seperti legalisasi aset berupa pensertipikatan tanah baik PTSL maupun Reditribusi Tanah, Kegiatan Akses Reform pemberdayaan masyarakat, dll.
“Sebagai mitra kerja, Komisi II mendukung sekaligus mengawasi kinerja Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan fungsinya untuk dibidang pertanahan terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat”, Saan Mustopa dalam sambutanya dalam kegiatan tersebut bertempat di I Hotel Baloi Batam, Rabu (20/3/2024).
Pada kesempatan ini Kakanwil BPN Provinsi Kepri, Sri Pranoto menyampaikan beberapa aspek penting seperti Program Prioritas Target dan Realisasi pada tahun 2017-2023, Target Tahun 2024, HKM, Reforma Agraria sampai dengan 2024, Rakor GTRA 2023, Akses Reform, GTRA Summit Karimun, Sarana prasarana di tahun 2024, Kegiatan Survei, Pengukuran dan Pemetaan, Isu strategis Tata Ruang, Peningkatan kualitas data untuk transformasi digital, dan visi misi 2024.
Reforma agraria bertujuan mendistribusikan akses kepemilikan lahan, mengurangi ketimpangan, menciptakan kemakmuran dan menciptakan lapangan kerja.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), Ilyas Tedjo dalam kesempatan itu menuturkan bahwa dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan perlu melepaskan ego sektoral antar kementerian, pemerintah pusat maupun daerah dalam tata ruang, saling berkolaborasi agar investasi dapat berjalan dan mendukung one map one policy.
Acara turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Anggota Komisi II DPR RI, serta Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kanwil BPN Provinsi Kepri.
