JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan capaian kinerja serta rencana program kerja dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta pada Senin (25/03/2024). Ia menyatakan bahwa capaian pelaksanaan anggaran dan fisik Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 mencapai Rp7,87 triliun atau sebesar 97,56% dari alokasi yang diberikan.
Kementerian ATR/BPN sampai dengan akhir tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang realisasinya mencapai 96,24%. Sesuai sasaran pemerintah, pada 2025 ditargetkan total tanah terdaftar 126 juta bidang atau mencapai 100%. Menurut Menteri AHY, pendaftaran tanah ini memberikan Economic Value Added (EVA) kepada negara dan masyarakat.
“Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftarkan 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertipikat. Sejak dilaksanakannya PTSL tahun 2017 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Nilai Hak Tanggungan (HT),” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Sementara untuk realisasi program lainnya, yakni Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota sebesar 116,98%; Peta Tematik Pertanahan dan Ruang sebesar 143,29%; Data Tanah Ulayat sebesar 100%; Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) sebesar 100,16%; SK Redistribusi sebesar 98,15%; Akses Reform sebesar 100%; Peta Zona Nilai Tanah sebesar 100%; serta Penanganan Sengketa, Perkara, Konflik dan Kejahatan Pertanahan dengan realisasinya sebesar 120,32%.
Pada tahun 2024 ini, Kementerian ATR/BPN sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp7,58 triliun. Rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN tahun 2024 merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Rancangan tersebut memprioritaskan antara lain digitalisasi data pertanahan berupa layanan dan Sertipikat Tanah Elektronik; percepatan pemenuhan Peta Panjang Batas Kawasan Hutan; percepatan PTSL; manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat atau Reforma Agraria; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas; penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan; percepatan Rencana Tata Ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Terhadap ketersediaan pagu anggaran tahun 2024, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal menjaga target-target prioritas Kementerian ATR/BPN. Namun, dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR/BPN dapat penambahan anggaran sebesar Rp675,89 miliar yang dialokasikan untuk PTSL, RDTR, penyiapan 104 Kabupaten/Kota Lengkap dan transformasi digital,” jelas Menteri AHY.
Permintaan penambahan anggaran kemudian didukung oleh Anggota Komisi II DPR RI seraya meminta Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan kinerja agar program strategis dapat tercapai secara optimal. “Saya kira ini bentuk dukungan kita. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN terhadap capaian realisasi anggaran tahun 2023. Komisi II DPR RI juga mendukung Kementerian ATR/BPN untuk mendapatkan penambahan anggaran,” tutur Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Turut hadir dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN.
