Daerah  

Amankan Aset Tanah, PLN Teken Kerja Sama dengan Kanwil BPN DKI Jakarta

PT PLN (Persero) Lakukan Penandatangan Kerja Sama dengan Kanwil BPN DKI Jakarta di Bandung, (22/8). (Foto: Kanwil BPN DKI)

BANDUNG, Sinarpagibaru.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta, Wartomo beserta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi DKI Jakarta menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara General Manager PT PLN (Persero) dengan Kepala Kantor Wilayah BPN se-Jawa, Madura dan Bali pada Selasa (22/08/2023) di Bandung.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan PT PLN (Persero) sepakat menjalin kerjasama terkait pendaftaran tanah, asistensi pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pengadaan tanah dan penanganan permasalahan pertanahan PT PLN (Persero) di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Donny Erwan Brilianto mengatakan kerjasama dengan PLN dimulai sejak tanggal 16 Maret 2023 melalui Nota Kesepahaman antara Menteri ATR/Kepala BPN dengan Direktur Utama PLN.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN Kaji Kebijakan TOD untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

“Kita saat ini juga sedang menggalakkan alih media bagi sertipikat-sertipikat yang ada untuk menjadi elektronik. Jadi masing-masing di Unit Induk (PLN) ini mulai mendaftarkan akunnya supaya bisa langsung dijadikan sertipikat elektronik,” terang Donny.

Di tahun 2023, Kementerian ATR/BPN memiliki target Sertipikasi terkait aset milik PT PLN (Persero) sebanyak 6.519 persil sertipikat yang terdiri dari 5.836 Hak Guna Bangunan (HGB) Baru dan 683 HGB Perpanjangan.Terhitung hingga semester I tahun ini, telah terbit sertipikat sebanyak 3.031 persil atau 46,49% di seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Menteri Pertama Kunjungi Musi Rawas Utara, Hadi Tjahjanto Tuntaskan Konflik Pertanahan 28 Tahun

Melalui Perjanjian Kerjasama ini, diharapkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat lebih efektif khususnya dalam hal asistensi Pertimbangan Teknis Pertanahan sehingga proyek-proyek strategis PLN yang bertujuan untuk memajukan negeri dapat segera terlaksana. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *