Bahas Transformasi Pelayanan Publik, Menteri PANRB Diskusi dengan Akademisi Crawford School of Public Policy

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berdiskusi dengan Director Crawford School of Public Policy Professor Janine O'Flynn, Selasa (17/10). (Foto: Humas Kemen Panrb)

CANBERRA, Sinarpagibaru.com – Keberhasilan Pemerintah Australia dalam membangun layanan publik tidak lepas dari keterlibatan akademisi, salah satunya dari Crawford School of Public Policy di The Australian National University yang merupakan sekolah pascasarjana kebijakan publik terkemuka di Asia dan Pasifik. Kemajuan teknologi dan lahirnya digital disruption Australia menjadi tantangan yang dapat dijawab oleh para akademisi di perguruan tinggi.

“Hari ini saya berdiskusi dengan para guru besar di Crawford School of Public Policy untuk menggali ilmu dan memahami bagaimana Australia bisa sukses memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan pada masyarakat,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat bertemu dengan Director Crawford School of Public Policy Professor Janine O’Flynn, Selasa (17/10).

Menteri Anas menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan praktisi adalah landasan yang kuat untuk mewujudkan perubahan positif.

Baca Juga :  Indonesia Jadi Tuan Rumah Simposium Kebijakan Publik Internasional

Reformasi sektor pemerintah di Australia, telah berproses sejak 40 tahun terakhir, dimana di beberapa tahun terakhir perubahan semakin besar. Strategi perubahan yang besar, sangat terdampak dari pemanfaatan strategi transformasi digital dan strategi pemanfaatan data serta pertukaran data.

Menurut akademisi di Crawford School of Public Policy, kunci sukses reformasi di sektor pemerintahan salah satunya adalah identifikasi yang tepat untuk memecahkan ‘gap’ antara ekspektasi dan kondisi aktual. Sama halnya dengan Indonesia, Australia juga pernah menghadapi tantangan reformasi birokrasi, salah satunya berupa disparitas pemahaman yang beragam baik di daerah perkotaan hingga pedesaan.

“Pembelajaran reformasi birokrasi sudah seharusnya disesuaikan dengan konteks masing-masing negara, khususnya value/nilai yang tertanam pada negara tersebut. Karena bisa jadi kita menghadapi tantangan yang berbeda. Indonesia dapat belajar dari reformasi sektor publik di Australia, namun perlu dilakukan adjustment dan pilot project atau pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagaimana policy transfer dilakukan,” ungkap Anas

Pertemuan Menteri Anas dengan tim dari Crawford School of Public Policy diharapkan menjadi wadah yang produktif untuk menghasilkan gagasan-gagasan inovatif dan solusi konkret. ANU Crawford School of Public Policy telah lama dikenal sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka di bidang kebijakan publik, dan kerja sama dengan lembaga ini memiliki potensi besar untuk memajukan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga :  Digitalisasi Izin Event, Menteri PANRB: Semakin Banyak Event di RI, Buka Lapangan Kerja

“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya berlandaskan pada pengetahuan ilmiah terkini, tetapi juga berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *