Sinarpagibaru.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, di Jakarta, Rabu (14/06). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas mendorong agar BNPT turut menyukseskan digitalisasi pemerintahan yang menjadi agenda pemerintah saat ini.
“Harapan kami di bawah kepemimpinan Bapak Kepala BNPT, nanti akan ada sistem yang efisien, sehingga tidak banyak aplikasi yang digunakan. Bagaimana caranya? Bisa dimulai dengan menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi di instansi kita sendiri dulu,” ujar Menteri Anas usai pertemuan tersebut.
Dengan peran strategis yang dijalankan BNPT, digitalisasi menjadi cara yang efektif untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif. “Kalau sistemnya tidak digital, akan selalu ada penambahan atau pererkrutan orang. Maka perlu kita ambil langkah dengan digitalisasi,” jelasnya.
Mendukung pernyataan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol. Rycko menyambut positif langkah digitalisasi yang disarankan oleh Menteri Anas ini. Ia juga meminta penguatan kelembagaan dalam instansi yang baru ia pimpin pada awal April 2023 lalu tersebut, salah satunya penguatan di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis).
Dikatakannya, Pusdalsis berfungsi untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang akan diambil BNPT untuk menanggulangi terorisme. Terlebih, dalam pelaksanaannya BNPT harus bergerak bersama instansi lainnya. Menurutnya, digitalisasi tak hanya akan memperpendek birokrasi, tapi juga menghubungkan semua kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penanganan terorisme tersebut.
“Insyaallah dengan bimbingan dan arahan Menteri PANRB, penguatan kelembagaan BNPT akan berjalan sesuai dengan prosedur sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar semakin efisien dan efektif dalam melindungi rakyat Indonesia terhadap bahaya ideologi kekerasan untuk Indonesia yang semakin damai dan harmonis,” imbuhnya.
Di sisi lain, Rycko menyebutkan beberapa tips untuk menangkal terorisme hadir di antara masyarakat Indonesia, terutama di kalangan ASN. Penguatan pemahaman ideologi Pancasila dan penguatan keagamaan masing-masing.
“Kenapa dua hal ini penting? Karena tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan dan yang merasa paling benar sendiri. Sementara dengan penguatan wawasan kebangsaan, masyarakat dapat lebih memahami bahwa perbedaan bukan dipandang sebagai pemicu konflik, namun berperan sebagai pemersatu bangsa,” pungkasnya. (Gtg)
