JAKARTA, Sinarpagibaru. Com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemanfaatan teknologi untuk memitigasi struktur bangunan kantor pemerintahan yang ramah gempa. Hal ini ditekankan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Amran saat menerima audiensi PT Katama Suryabumi selaku salah satu pemegang hak paten Konstruksi Sarang Laba-Laba (KSLL) di Ruang Rapat Ditjen Bina Adwil, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Dia menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam termasuk gempa bumi karena lokasinya berada di wilayah cincin api pasifik. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan melakukan upaya mitigasi bencana yang bersifat struktural. Ini penting agar dapat menghindari dampak kerusakan bencana gempa bumi pada berbagai jenis bangunan di daerah rawan gempa. Salah satu upaya yang dapat didorong adalah melalui penerapan konstruksi bangunan ramah gempa.
Amran menyebutkan, berdasarkan indeks risiko bencana gempa bumi di Indonesia, terdapat 304 daerah yang berada pada risiko tinggi. Bahkan, beberapa kawasan strategis nasional juga berada di zona rawan gempa bumi. “Lakukan mitigasi bencana, kami mendorong adanya kebijakan pengurangan risiko bencana dalam prioritas pembangunan di daerah, sekaligus mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana di daerah,” jelas Amran.
Lebih lanjut, kata dia, KSLL merupakan inovasi anak negeri yang ramah gempa bumi dan telah mendapatkan paten dari Kementerian Hukum dan HAM. Melalui penerapan inovasi ini, bangunan mampu lebih terlindungi dari dampak kerusakan akibat gempa bumi. Penerapan konstruksi fondasi tersebut telah teruji di beberapa bencana gempa bumi seperti di Aceh, Padang, dan Palu.
Amran mengatakan, apabila inovasi ini diterapkan pada bangunan gedung-gedung kantor pemerintahan di daerah, diharapkan dapat meminimalkan kerugian pemerintah daerah (Pemda) atas kerusakan aset akibat gempa.
“Perhatikan manfaatnya apa yang akan dicapai dengan membuat bangunan berketahanan gempa, tingkat kandungan dalam negeri KSLL yang sudah mencapai 100 persen dan teknik pengaplikasian yang menyerap banyak tenaga kerja, hal ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan produk-produk dalam negeri dan menyerap lapangan kerja. Sehingga teknologi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah saat melakukan proses perencanaan pembangunan konstruksi,” jelas Amran.
Upaya membangun ketangguhan terhadap bencana gempa bumi di daerah perlu melibatkan lintas sektor. Hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kewenangan kementerian/lembaga dan Pemda. “Saya harap koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan infrastruktur bangunan gedung milik pemerintah daerah terhadap bencana gempa bumi,” tambah Amran.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan pejabat Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), dan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri.
(Rls/Nvr)
