Sinarpagibaru.com – DPRD Kota Depok Kembalikan Menggelar Rapat Paripurna DPRD Kota Depok masa sidang pertama tahun 2023, dilakukan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota Depok Tahun 2022.
Rapat tersebut diadakan pada Kamis, 31 Maret 2023 dan dipimpin oleh Wakil Walikota Depok. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Depok H.T.M. Yusuf Syah Putra, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, Yeti Wulandari, H.Tajudin Tabri, serta tamu undangan dari beberapa instansi pemerintah daerah di wilayah Kota Depok.
Ketua DPRD Kota Depok dalam pemaparannya mengatakan bahwa kehadiran pada saat sidang sebanyak 31 orang, yang cukup melebihi kapasitas yang ada, sedangkan jumlah yang diizinkan sebanyak 8 orang dan 2 orang sakit.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Depok juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kota Depok yang telah menerima penghargaan Digital Government Award dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) pada hari Senin, 20 Maret 2023
Selanjutnya, Sekretaris DPRD Kota Depok menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Depok Tahun 2022, yang mengacu pada Pasal 69 ayat 1 dan Pasal 70 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian LKPJ Pemerintah Kota Depok yang di sampaikan oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono.
Wakil Walikota menyampaikan LKPJ Kota Depok yang berisi tentang hasil kinerja dan penggunaan anggaran selama satu tahun, bahwa hasil penyelenggaraan Pemkot Depok mencakup tiga unsur, yaitu penyampaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan berkat sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan termasuk DPRD Kota Depok, serta pencapaian kinerja makro pembangunan Kota Depok tahun 2022.
Pencapaian kinerja makro pembangunan Kota Depok tahun 2022 adalah persentasi penduduk miskin yang turun dari 2,58% menjadi 2,53%, di mana penduduk miskin Kota Depok berada pada posisi terendah di Provinsi Jawa Barat dan nomor lima terendah se-Indonesia.
Tingkat pengangguran terbuka di Kota Depok juga mengalami penurunan sebesar 1,94% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah kota Depok untuk menurunkan angka pengangguran melalui program penciptaan wirausaha baru dan program-program tenaga kerja telah menghasilkan hasil yang signifikan.
Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok mencapai 81,86%, yang merupakan IPM tertinggi ke-3 di Jawa Barat. Meskipun demikian, terdapat ketimpangan IPM antara kecamatan yang perlu mendapat intervensi lebih lanjut. Terdapat empat kecamatan di Kota Depok yang memiliki IPM di bawah 80, yaitu Cipayung, Tapos, Sawangan, dan Bojongsari.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tumbuh sebesar 5,24%, lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional. Terdapat tiga hal penyebab hal ini. Pertama, sektor pertanian yang merupakan sektor dominan dan memegang peran penting karena pertumbuhannya yang tinggi dan berkontribusi sebesar 20%.
Kedua, industri dan pengolahan di Kota Depok, Jawa Barat, dan Nasional sama-sama menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Industri kimia dan farmasi memberikan kontribusi sebesar 4% di Kota Depok. Ketiga, adanya peralihan dari belanja offline ke belanja online yang berpengaruh terhadap kontribusi sektor perdagangan yang merupakan salah satu kontributor utama di Kota Depok.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok tumbuh sebesar 5,24%, lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Barat dan Nasional. Terdapat tiga hal penyebab hal ini. Pertama, sektor pertanian yang merupakan sektor dominan dan memegang peran penting karena pertumbuhannya yang tinggi dan berkontribusi sebesar 20%.
Kedua, industri dan pengolahan di Kota Depok, Jawa Barat, dan Nasional sama-sama menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi selama pandemi. Industri kimia dan farmasi memberikan kontribusi sebesar 4% di Kota Depok. Ketiga, adanya peralihan dari belanja offline ke belanja online yang berpengaruh terhadap kontribusi sektor perdagangan yang merupakan salah satu kontributor utama di Kota Depok.
Wakil Walikota Kota Depok juga menyampaikan hasil target yang telah dicapai sejak 2022. Rapat Paripurna Kota Depok kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPD Wali Kota Depok. Nama-nama yang berhasil ditetapkan sebagai anggota panitia khusus diantaranya Ikravani Hilman S.IP sebagai Ketua dari fraksi PDIP dan Rienova sebagai Wakil Ketua dari fraksi Gerindra. (Anggi)
