Jakarta, Sinarpagibaru-Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta menggelar Konferensi Studi Lokal (KSL) ke-XXXIX pada Sabtu, 31 Mei 2025 di Gedung DPP KNPI, Jakarta. Forum tahunan ini mengusung tema “Jakarta Kota Global dalam Perspektif Pendidikan, Lingkungan, Ekonomi, Politik-Hukum, dan Anggaran” dan dihadiri oleh sejumlah tokoh dari berbagai sektor strategis.
Kegiatan ini menghadirkan lima pembicara utama. Diantaranya Chiko Hakim Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Josephine Simanjuntak Anggota DPRD DKI Jakarta, Appe Hutauruk akademisi dan pengamat hukum, Muhammad Riandy Haroen Ketua Umum BPD HIPMI Jaya dan Waluyo Hadi Kepala Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan/P4OP Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Berdasarkan pantauan, peserta mendiskusikan mengenai tantangan Kota Jakarta dalam mewujudkan visi sebagai kota global. Dari sektor pendidikan, pemerintah dianggap telah menunjukkan komitmen melalui program seperti penambahan sertifikasi untuk siswa SMK, pembiasaan bahasa Inggris. Serta dukungan bantuan pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Selain itu, kebijakan perluasan beasiswa KJMU hingga jenjang S3 dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan generasi unggul dan kompetitif.
Sementara itu, dari sisi lingkungan, pembicara menekankan pentingnya pembangunan yang berdampak langsung, bukan sekadar proyek simbolik. Evaluasi terhadap program-program Pemprov DKI saat ini dianggap krusial untuk memastikan pembangunan benar-benar terasa oleh masyarakat.
Dari segi ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disorot sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Meski memiliki peran vital, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses permodalan, literasi keuangan, hingga integrasi ke dalam rantai pasok industri besar. Kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja telah membuka jalan, namun pembicara menilai sinergi konkret antara UMKM dan perusahaan besar masih perlu diperkuat.
Pembahasan mengenai anggaran daerah juga menjadi sorotan. DPRD DKI Jakarta disebut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp91 triliun untuk tahun ini. Dana tersebut diharapkan dapat memberi dampak nyata dalam sektor transportasi, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Mahasiswa diharapkan turut aktif sebagai pengawas dan kolaborator dalam mengawal implementasi kebijakan anggaran agar berdampak luas bagi masyarakat.
Dari aspek politik dan hukum, forum menyoroti inkonsistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan produk hukum di Indonesia. Pembicara mengkritik kebijakan populis yang dinilai hanya menciptakan citra sementara, tanpa menyelesaikan akar persoalan rakyat. Fenomena premanisme yang mengklaim mewakili masyarakat lokal juga disorot sebagai hambatan bagi iklim investasi dan rasa aman masyarakat.
Ketua Cabang GMKI Jakarta, Chrysmon Gultom menyampaikan penyelenggaraan KSL ini menjadi bukti konsistensi pelayanan organisasi meski di tengah dinamika yang tidak ringan. Ia menilai, 2 tahun ini cukup berat. Dinamikanya tinggi, tapi dengan iman dan semangat pelayanan BPC GMKI Jakarta mampu menjalankan tugas dan membentuk 6 komisariat aktif hingga akhirnya KSL ini bisa terlaksana.
“Ini bukan hal mudah, tapi persatuan dalam iman membuat kami tetap berjalan,” tandasnya. (AH)
Tinggalkan Balasan