KARIMUN, Sinarpagibaru.com – Mengawali rangkaian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023, dilaksanakan Welcoming Dinner bertajuk “Sambung Rasa GTRA Pusat dan Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat”. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Dinas Bupati Karimun, pada Selasa (29/08/2023) malam.
Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan bahwa substansi dari Reforma Agraria itu sendiri, yakni memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Di dalam Reforma Agraria, pemerintah memberikan mandat untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah seluas 4,5 juta hektare di Indonesia melalui legalisasi aset untuk masyarakat dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tanah-tanah transmigrasi.
“Untuk legalisasi aset masyarakat dalam bentuk PTSL, sampai sekarang sudah 105,6 juta bidang terdaftar. Sementara untuk legalisasi tanah transmigrasi, dari 600.000 hektare, di mana tempatnya belum diidentifikasi dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan identifikasi (oleh Kemendes PDTT, red),” kata Hadi Tjahjanto.
Di samping itu, juga terdapat target 4,5 juta hektare tanah untuk diredistribusikan tanahnya kepada masyarakat yang berasal dari tanah telantar, eks Hak Guna Usaha (HGU), dan pelepasan kawasan hutan. Hadi Tjahjanto mengungkapkan, dari target 400.000 hektare, Redistribusi Tanah dari eks HGU sudah terealisasi 1,2 juta hektare atau 300%. Sementara untuk Redistribusi Tanah dari pelepasan kawasan hutan, ia menilai perlu terus dikejar capaiannya.
“Ada sebanyak kurang lebih 64.000 desa di Indonesia dan 25.843 desa ada di kawasan hutan. Mereka mengandalkan hidupnya dari sumber daya hutan. Sementara itu, sebanyak 1,7 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak bisa memanfaatkan tanahnya. Kita mengharapkan GTRA Summit menjawab permasalahan itu, kita bertemu dengan gubernur, APH (aparat penegak hukum, red), untuk menyelesaikan permasalahan rakyat ini,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Tak hanya masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, namun terdapat petani gurem, buruh tani, hingga nelayan kecil yang menantikan kehadiran negara untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanahnya. “Oleh sebab itu, saya minta kepada yang mewakili kementerian, besok kita akan laksanakan penandatanganan deklarasi, dalam itu kami juga mengharapkan bukan hanya tanda tangan, namun pelaksanaan juga harus disampaikan kepada menteri untuk melaksanakan hasil dari deklarasi dikonkretkan di lapangan,” imbau Hadi Tjahjanto.
“Kami mengharapkan bahwa sinergi, kolaborasi lintas kementerian harus dilaksanakan. Kita harus bisa bekerja sama bukan sama-sama kerja. Saya yakin dengan tekad yang kuat besok kita akan deklarasikan semangat kita bahwa negara hadir untuk masyarakat. Dengan ketulusan hati, rakyat akan tersenyum melalui GTRA Summit 2023,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadir memberikan sambutan melalui tayangan video, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Pada masing-masing sambutannya, para menteri menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Reforma Agraria untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.
Di awal kegiatan Welcoming Dinner ini, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Bupati Karimun, Aunur Rafiq selaku tuan rumah memberikan sambutan selamat datang. Selanjutnya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni juga melaporkan terkait pelaksanaan kegiatan GTRA Summit Karimun 2023.
Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra beserta jajaran. Hadir dalam kesempatan ini, perwakilan dari kementerian/lembaga, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, pemerintah daerah, dan Civil Society Organization (CSO). (Gtg)
