Jakarta, Sinarpagibaru.com-Indonesia berkomitmen mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di Asia-Pasifik. Indonesia juga mendukung perdagangan digital dengan terus melakukan digitalisasi, termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.
Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag)Budi Santoso mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC) pada Jumat kemarin, (15/11) di Lima, Peru. Forum ini merupakan rangkaian kegiatan APEC Economic Leaders’ Week (AELW) 2024. Forum dibuka Presiden Peru Dina Boluarte dan dihadiri Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Turut hadir, perwakilan ABAC Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
“Kami memandang pasar kredit karbon yang saling terhubung di kawasan Asia-Pasifik merupakan hal yang penting dalam mendukung menuju transisi energi bersih dan berkeadilan. Hal itu tidak hanya bermanfaat bagi kawasan, tetapi juga Indonesia,” kata Mendag Budi.
Forum dialog membahas rekomendasi ABAC, seperti Innovative Funding Instrument melalui Currency Basket Indexed-Bonds, Interoperable Carbon Credit Markets, dan Trade Digitalization Digital Infrastructure. Diskusi juga menyoroti potensi Indonesia untuk mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung (interoperable) di tingkat regional.
Terkait gagasan pembiayaan inovatif, Mendag Budi menyampaikan perlu adanya elaborasi terkait usulan ini agar juga dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selanjutnya, merujuk pernyataan Special Envoy for Energy and the Environment untuk COP29, jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton karbon. Oleh karena itu, perlu optimalisasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon untuk mendatangkan manfaat besar bagi Indonesia.
Pada forum tersebut, para perwakilan dunia usaha juga menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial dan menarik bagi investor. Di dalam negeri, Indonesia sangat fokus dengan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen melalui kolaborasi internasional. Di sektor kehutanan, Indonesia berhasil mengurangi tingkat kebakaran hutan hingga 82 persen.
Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga merestorasi ekosistem hutan mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Indonesia memiliki lebih dari 20 persen total area mangrove dunia sebesar 3,3 juta hektar.
Salah satu bukti komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon terefleksikan dalam kebijakan nasional
Indonesia, yaitu melalui pembentukan Badan Karbon Nasional. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pada sektor publik dan swasta dalam penanggulangan dampak perubahan iklim.
Mendag Budi juga menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September 2023. Bursa karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ini menunjukkan bahwa Indonesia bergerak progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Ke depannya, diharapkan dapat mendukung pasar kredit karbon yang terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC.
Terkait perdagangan digital, Mendag Budi menyampaikan, diskusi pada forum tersebut menekankan pentingnya paperless trade. Dalam hal ini, Mendag Budi menjelaskan, Indonesia terus melakukan digitalisasi termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.
Hal itu penting dilakukan guna mengatasi kesenjangan digital masyarakat, pengembangan perdagangan secara elektronik (niaga-el), dan membangun ekosistem layanan keuangan digital. Apalagi di era saat ini, niaga-el dan keuangan digital sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu Mendag Budi mengatakan, perdagangan digital lintas batas merupakan keniscayaan dalam perdagangan internasional. “Keseriusan Indonesia membangun infrastruktur perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap keamanan dan privasi data masyarakat,” urainya.
Pada 2023, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan USD 90 miliar, naik 13 persen dibandingkan tahun 2022 yang senilai USD 80 miliar. Besaran nilai tersebut mencakup pula transaksi niaga-el, travel daring, dan teknologi finansial (AH).
