CILACAP, Sinarpagibaru.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 2.000 sertipikat tanah di GOR Premium Pertamina Cilacap, pada Selasa (02/01/2024). Sertipikat diserahkan secara langsung kepada 10 orang perwakilan dari masyarakat penerima sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan adanya sertipikat tanah, masyarakat dapat terhindar dari konflik antar tetangga karena sudah jelas tertera di dalam sertipikat terkait data kepemilikan tanah.
“Kalau sudah pegang sertipikat, ada yang ngaku-ngaku, bukan tanah saya, buktinya ini, di sini (di dalam sertipikat, red) ada semuanya, nama pemegang haknya siapa, luasnya berapa, semua ada. Tidak bisa lagi digugat karena sudah pegang tanda bukti hak atas tanahnya,” kata Presiden RI.
Dengan memegang sertipikat, masyarakat pun dapat memiliki akses untuk mengajukan modal ke perbankan untuk pengembangan usaha. Namun, presiden berpesan agar masyarakat dapat mengkalkulasi dengan benar terkait kebutuhannya.
“Setelah dapat (sertipikat, red) kalau mau menyekolahkan, silakan. Tapi saya titip kalau dapat pinjaman dari bank, semuanya dipakai modal usaha, dipakai modal kerja, jangan sampai ada yang dibelikan mobil, motor, TV, itu barang-barang kemewahan, itu duitnya bank, sanes duite panjenengan,” lanjut Joko Widodo.
Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto melaporkan, sebanyak 2.000 sertipikat tanah yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertipikat hasil PTSL kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta 878 sertipikat hasil Redistribusi Tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari tanah timbul. “Sertipikat Redistribusi yang bersumber dari tanah timbul ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Indonesia,” ujar Hadi Tjahjanto.
Pj. Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyatakan dukungannya terhadap percepatan sertipikasi tanah untuk masyarakat, terutama di Jawa Tengah. Pihaknya akan terus bekerja sama dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah serta mengedukasi dan mempersuasi masyarakat terkait pentingnya sertipikat tanah. “Mengingat kepemilikan sertipikat ini memiliki banyak manfaat di antaranya untuk mendukung kemajuan ekonomi,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama beserta jajaran; perwakilan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah; serta Bupati Cilacap dan Banyumas beserta jajaran Forkopimda setempat. (Gtg)
