Daerah  

Kantah Jaksel Raih Penghargaan Pelaksanaan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Terbaik 2023

Kantah Kota Jaksel mendapatkan penghargaan meraih Peringkat 3 Kategori Pelaksanaan Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Terbaik periode tahun 2023 dalam acara Rakernis Pentag tahun 2024 di Jakarta, Senin (6/5). (Foto: ist)

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Kantah Jaksel) mendapatkan penghargaan meraih Peringkat 3 Kategori Pelaksanaan Kegiatan Neraca Penatagunaan Tanah Regional Terbaik periode tahun 2023. Penghargaan itu diterima dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Agraria (Pentag) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 di Pullman Hotels Central Park pada Senin (06/05/2024).

Rakernis Ditjen Pentag di tahun 2024 ini mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Reforma Agraria Berkelanjutan dan Berdampak.”

Acara ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus
Windayana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Reforma Agraria telah berhasil memberi dampak positif bagi masyarakat, sehingga program ini diharapkan dapat terus berjalan.

Baca Juga :  Ibnu Chuldun Apresiasi Kinerja BPN DKI Jakarta Terkait Sertifikasi Aset Kantor Imigrasi Wilayah Jakarta

“Progresnya (Reforma Agraria) cukup bagus. Selanjutnya kita harus menetapkan standar-standar baru supaya Reforma Agraria ini tetap bisa dilaksanakan di pemerintah yang akan datang,” kata Suyus Windayana.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Penataan Agraria (Pentag), Dalu Agung Darmawan mengungkapkan perwujudan Reforma Agraria yang teranyar. “Dalam mempercepat penataan aset, kita juga sudah melakukan beberapa terobosan. Pertama kita sudah menggunakan Sertipikat Tanah Elektronik seperti yang ada di Banyuwangi kemarin sebagai langkah-langkah progresif untuk memastikan identitas penerima sertipikat
dengan akurat,” ucapnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Pejabat Fungsional Utama, Andi Tenrisau; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; sejumlah Pejabat Administrator baik pusat maupun daerah dari berbagai penjuru Indonesia; serta perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *