Daerah  

Kantah Jaksel Turut Berpartisipasi dalam Peningkatan Sadar Hukum dan HAM di Tingkat Jaksel

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan turut serta dalam Kegiatan Peningkatan Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diadakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan di Kantor Kecamatan Pancoran, Selasa (30/4). (Foto: ist)

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan turut serta dalam Kegiatan Peningkatan Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diadakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Acara ini dilangsungkan di Ruang Aula Kantor Kecamatan Pancoran pada hari Selasa (30/4/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan diwakili oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Marcellinus Wiendarto, yang turut aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia di tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Turut hadir pula acara tersebut yakni Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murtadho, Ketua Pembina Yayasan LBH ATLAS, Camat Pancoran, perwakilan dari SETKO Jakarta Selatan, dan Masyarakat.

Marcellinus Wiendarto pada kesempatan ini mengatakan kehadiran Kantor Pertanahan Jakarta Selatan merupakan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan. “Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan berupaya memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman hukum pertanahan dan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat.” Ujarnya.

Baca Juga :  BPN Kabupaten Cirebon Gelar PTSL PM di 74 Desa

Dalam kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan juga menegaskan komitmennya dalam mempersempit gerak dan memberantas Mafia Tanah dengan mengimplementasikan langkah-langkah konkret, salah satunya adalah melalui
percepatan digitalisasi. Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah pengembangan sistem sertipikat tanah elektronik, yang bertujuan untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pendaftaran dan kepemilikan tanah.

Selain itu, Kota Jakarta Selatan juga telah mendeklarasikan sebagai Kota Lengkap,
pada 2 April 2024 lalu, dimana seluruh wilayah Jakarta Selatan telah terpetakan.
Program ini bertujuan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas dan terintegrasi di berbagai sektor, terutamanya dalam bidang pertanahan.

Baca Juga :  Kasus Tumpang Tindih Tanah di Desa Sukarasa Tanjung Sari Menuai Konflik

Dengan demikian, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan berupaya untuk menjadi motor penggerak yang memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta Selatan secara keseluruhan. (AP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *