Kementerian ATR/BPN Gelar GTRA Summit 2023, Jadi Wadah Forum Percepatan Reforma Agraria

Kementerian ATR/BPN Selenggarakan Kickoff meeting GTRA Summit Road to Karimun Tahun 2023. (Foto: ist gtg)

Sinarpagibaru.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan kickoff meeting Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Road to Karimun Tahun 2023 di Jakarta, pada Selasa (11/4/2023).

GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau merupakan keberlanjutan dari GTRA Summit, sebelumnya di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara yang dibuka secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Bapak Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.

Adapun tema yang diusung kegiatan itu yaitu “Resolusi Konflik untuk Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema tersebut sejalan dengan salah satu tugas strategis Kementerian ATR/BPN, yakni penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Kickoff meeting menandakan rangkaian pelaksanaan GTRA Summit 2023 dimulai hingga nantinya terlaksana pada Agustus mendatang di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dari GTRA Summit ini ialah memberikan wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni memastikan dapat implementasi program reforma agraria. Maka itu diperlukan penyelesaian legalisasi aset wilayah perbatasan, sebagai upaya penegakan kedaulatan Indonesia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga :  Wujudkan 120 Juta Bidang Tanah Terdaftar di 2024, Menteri ATR/BPN: Jangan Ada Ego Sektoral

“Rangkaian kegiatannya akan melaksanakan perintah Presiden Jokowi bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah harus merobohkan ego sektoral yang menjadi penghalang akses masyarakat terhadap tanah, yang mana artinya sekali lagi menghadap kesejahteraan masyarakat,” kata Raja Juli dalam konferensi pers di Hotel Arttotel Mangkuluhur, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Termasuk melakukan sertifikasi tanah di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Itu merupakan wilayah dari pemerintah kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

“Sekali lagi, wamen ada rencana juga mensertifikasi seluruh pulau terluar di Kepri jumlahnya 22, masih ada satu yang belum disertifikasi yaitu, Pulau Sentut di Bintan. Ini masih jadi kawasan hutan,” ujar Juli.

Sementara itu Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyatakan, pihaknya telah komunikasi, kolaborasi bersama kantor ATR/BPN wilayah Provinsi Kepri. Itu dalam menyiapkan kegiatan GTRA Summit 2023. Termasuk menggelar rapat dengan Kementerian ATR/BPN.

“Ada beberapa agenda-agenda yang sudah kita usulkan. Jadi memang tidak hanya saat itu penyerahan sertifikat lahan-lahan masyarakat kawasan pesisir, tapi juga kita atas saran teman-teman jika memungkinkan,” ucap Ansar.

Baca Juga :  BPN Kota Depok Paparkan Target Pengadaan Tanah Jalan Tol 2024

“Kita akan menyerahkan juga beberapa sertifikat lahan kawasan investasi. juga lahan kawasan pulau bersejarah yaitu Pulau Gurindam 12, yang kita kenal dengan Pulau Penyengat,” tambahnya.

Pertemuan puncak dari rangkaian pembahasan lintas sektor yang difasilitasi GTRA Summit 2023, diharapkan dapat mengintegrasikan serta memadukan kebijakan- kebijakan pertanahan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyukseskan Reforma Agraria. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *