JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja, pada Rabu (06/09/2023). Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat 401 Kementerian ATR/BPN ini, ada empat poin utama yang dievaluasi Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, yakni capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, serapan anggaran dan tunjangan kinerja, serta 7 Layanan Prioritas (Lantas).
Berkaitan dengan PTSL, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa skema percepatan dan asistensi program PTSL berhasil berdampak baik. Diketahui saat ini capaian Peta Bidang Tanah (PBT) Luas berhasil mencapai 278.211 hektare dan PBT Bidang mencapai 142.462 bidang. Kedua capaian tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Di satu pihak, masih ada catatan Menteri ATR/Kepala BPN terkait capaian penerbitan sertipikat. Ia mendorong agar realisasinya terus dipercepat hingga target terpenuhi. “Terkait dengan hal ini, bagaimana progresnya? Apakah target yang harus dicapai dalam kurun waktu dua minggu dapat dikejar realisasinya? Sehingga, dapat mencapai target,” kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam rapat.
Poin berikutnya yang dibahas Menteri ATR/Kepala BPN ialah Reforma Agraria. Ia menuturkan, kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang baru usai diselenggarakan, diharapkan menjadi momentum untuk menggenjot salah satu Program Strategis Nasional (PSN) ini. “Saya ingatkan bahwa tugas kita belum selesai! Pekerjaan rumah terbesar adalah bagaimana mengkonkretkan Deklarasi Karimun dalam rangka mengakselerasi Program Strategis Nasional Reforma Agraria,” tegasnya.
Dalam konteks kinerja penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2023, Hadi Tjahjanto menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengebut realisasi penyerapan anggaran dengan target sebesar 97%. Lebih lanjut, ia mengarahkan jajaran untuk menginventarisir sejumlah permasalahan yang ditemui di tiap satuan kerja.
Menteri ATR/Kepala BPN pada pertemuan ini juga mengapresiasi tiap satuan kerja yang berhasil menyelesaikan tunggakan pekerjaan pada layanan prioritas demi meningkatkan kepuasan publik. “Saya meminta agar Direktorat Jenderal terkait dan Kepala Kantor Wilayah melakukan monitoring dan asistensi terhadap Kantor Pertanahan yang memiliki residu terhadap 7 Layanan Prioritas setiap minggunya,” imbaunya.
Adapun rapat evaluasi ini berlangsung secara daring dan luring. Hadir secara langsung, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, hadir secara daring, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. (Gtg)
