JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil merealisasikan 98,61% anggaran fungsi PTPP tahun 2023. Anggaran ini meliputi anggaran pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP, Embun Sari dalam sesi diskusi panel Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Rabu (06/03/2024).
“Saya banyak mengucapkan terima kasih, baik di pusat maupun di daerah sangat membanggakan, untuk keseluruhan kita mencapai 98,61%,” kata Embun Sari.
Menurut Embun Sari, capaian realisasi anggaran tahun 2023 menjadi tolok ukur untuk mengejar target 2024. Untuk tahun 2023, realisasi anggaran pusat mencapai 99,20% dan daerah mencapai 98,23%. “Kita bisa kerja bersama lagi untuk capai target di tahun 2024,” imbuhnya.
Selain berhasil mencapai target realisasi anggaran di tahun 2023, Ditjen PTPP juga menjalankan pengadaan tanah untuk Program Strategis Nasional (PSN). “Luasnya mencapai 25.859 hektare dan untuk non PSN ada 7.411 hektare,” jelas Embun Sari.
Sementara itu, terkait pengadaan tanah untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), ada sejumlah hal yang menjadi fokus Ditjen PTPP di tahun 2024. “Beberapa hal penting yang menjadi target PTPP dalam konteks IKN, yaitu penyelesaian 21 paket pengadaan tanah,” terang Embun Sari.
Dari 21 paket pengadaan tanah untuk IKN tersebut, 8 di antaranya sudah selesai dan 13 paket pengadaan tanah yang tersisa sedang dalam proses. “Dua paket dari 13 paket yang sedang dalam proses tersebut sudah penyerahan hasil parsial,” pungkas Dirjen PHPT.
