TOKYO, Sinarpagibaru.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengunjungi Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC) Office in Tokyo, Jumat (01/12). Kunjungan dilakukan sebagai upaya memastikan proses pelayanan publik berjalan baik dan terus didorong responsif guna peningkatan investasi, salah satunya melalui penggunaan digitalisasi.
“Saya kira bagus, kantor ini tidak banyak pegawai, tapi bagaimana penguasaan masing-masing orang ini dengan sistem dan teknologi bisa optimal pelayanannya,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.
Untuk diketahui, IIPC Tokyo merupakan kantor perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di luar negeri.
Rini menyampaikan, Presiden RI Joko Widodo meminta agar reformasi birokrasi memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Untuk itu, Kementerian PANRB menjadikan peningkatan investasi sebagai salah satu dari fokus reformasi birokrasi tematik. Reformasi birokrasi tematik adalah penguatan fokus reformasi birokrasi yang dirancang Kementerian PANRB agar kerja birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak langsung ke masyarakat. Terdapat empat tema dalam reformasi birokrasi tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan pengendalian inflasi serta penggunaan produk dalam negeri.
Lebih lanjut dijelaskan, transformasi investasi akan tetap menjadi prioritas Presiden Jokowi, dan BKPM menjadi ujung tombak layanan publik yang menjadi salah satu fokus Kementerian PANRB. IIPC Tokyo menjadi pintu masuknya investasi dari Jepang dan Negara Federasi Mikronesia ke Indonesia. Untuk itu diharapkan IIPC menjadi garda terdepan investasi di luar negeri yang dapat memberikan pelayanan terbaik guna menarik investor dari Jepang.
“Kehadiran IIPC akan sangat membantu memberikan informasi kepada calon investor Jepang ke Indonesia, kalau mau bertanya investasi tidak perlu datang ke tempat ini, cukup _online._ Tapi, kantor ada di sini dan kalau ingin datang telah disiapkan klinik investasi. Ini cukup bagus dan harus terus ditingkatkan,” ungkapnya.
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi Jepang di Indonesia sepanjang 2022 mencapai US$3,56 miliar atau sekitar Rp55 triliun, menempati peringkat keempat terbesar di bawah Singapura, Tiongkok, dan Hong Kong. Pada satu dekade terakhir, 2012-2022, terdapat total 35.013 proyek investasi Jepang di Indonesia.
“Tahun 2023 kita memasuki 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, dan ini menjadi momentum untuk terus memacu investasi Jepang di Tanah Air,” papar Rini.
Sebagai bagian dari perwakilan RI, lanjut Rini, IIPC perlu ditingkatkan keterpaduannya dengan bidang lainnya, seperti kolaborasi bidang investasi dengan bidang perdagangan dan perindustrian. Dicontohkan, salah satu program yang dapat terkait adalah keterpaduan pemberian fasilitas investasi untuk mendorong industri atau pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
Selain itu, keterpaduan layanan digital bidang ekonomi (investasi, perdagangan, dan perindustrian) juga perlu menjadi perhatian. Hal tersebut beriringan dengan transformasi digital yang berperan untuk meningkatkan pelayanan yang berbasis pada kebutuhan pengguna _(user centric)._
“IIPC juga harus terus didukung untuk menggaet investasi baru dari Jepang, termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara dan sektor-sektor bisnis yang berkaitan dengan energi baru terbarukan untuk mewujudkan emisi nol bersih karbon pada masa mendatang,” papar Rini.
Dalam kegiatan monitoring itu, Rini menilai IIPC sangat efisien, mengingat bangunan yang tidak luas dengan SDM yang tidak banyak namun mampu memberikan pelayanan secara optimal. Diharapkan hal tersebut dapat terus ditingkatkan ke depan dan akan semakin memberikan kemudahan bagi calon investor. (Gtg)
