Kerjasama Multipihak Dalam Penanganan Bencana Bencana Banjir di Jakarta

Oleh :
Marulitua Sijabat, A.P., M.Si
Sekretaris Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

Jakarta – Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian besar baik material maupun non-material, yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan. Bencana dapat dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, banjir dan letusan gunung berapi, sedangkan bencana non-alam mencakup kecelakaan industri, kebakaran, dan pencemaran. Bencana sosial berhubungan dengan konflik sosial dan terorisme. Bencana alam yang berkaitan dengan fenomena hidrologi dan meteorologi dikenal dengan bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin kencang, pohon tumbang, tanah longsor dan kekeringan.

Mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023-2027 maka bencana banjir masuk dalam prioritas pertama upaya pengurangan risiko bencana. Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah 664,01 Km2 merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 meter di atas permukaan laut, yang berbatasan di sisi timur dan selatan dengan Provinsi Jawa Barat, di sisi barat dengan Provinsi Banten dan di sisi utara dengan laut Jawa. Secara klimatologi maka Provinsi DKI Jakarta memiliki iklim tropis yang menyebabkan adanya musim hujan dan musim kemarau. Pada musin penghujan, curah hujan di Jakarta dapat mencapai kategori ekstrem seperti yang terjadi tahun 2020 yakni sebesar 377 mm/hari. Sedangkan secara hidrologi, DKI Jakarta dialiri oleh 13 sungai, 2 kanal dan 2 flood way, sebagaimana gambar berikut ini.

Kondisi curah hujan yang tinggi dan adanya aliran air di 13 sungai, 2 kanal dan 2 flood way tersebut,serta kondisi utara Jakarta yang dominan di bawah permukaan air laut, membuat Jakarta rentan terhadap bencana banjir. Berdasarkan data BPBD Provinsi DKI Jakarta, pada periode Januari – November 2024 telah terjadi 808 Kejadian Bencana Hidrometeorologi, berupa 109 kejadian banjir, 317 kejadian jalan tergenang, 13 kejadian angin kencang, 333 kejadian pohon tumbang dan 36 kejadian tanah longsor.

Potensi banjir di Jakarta disebabkan oleh 3 hal, yaitu :

1. Luapan Sungai

Meluapnya sungai yang melintasi wilayah Jakarta bila hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama di hulu sungai. Pemukiman penduduk di aliran sungai Ciliwung akan terdampak banjir bila debit air melebihi ambang yakni 600 m2/dtk.

2. Hujan Lokal

Hujan dengan curah hujan tinggi dan durasi yang lama akan menyebabkan air tidak tertampung dan teralirkan, karena kapasitas saluran yang secara umum dapat mengalirkan curah hujan maksimal 100 mm/hari.

3. Banjir Rob

Terjadi manakala air laut pasang di wilayah pesisir Jakarta dan terjadi penurunan muka tanah (land subsidence)

Data dampak dari banjir dan genangan pada periode Tahun 2020 – 2024 di Jakarta, sebagai berikut :

Berdasarkan data tersebut maka dampak dari bencana banjir semakin berkurang baik dari wilayah yang terdampak, jumlah pengungsi dan korban. Tentunya dalam penanganan bencana banjir maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan langkah-langkah antisipatif dan bekerjasama dengan pemerintah pusat, kalangan akademisi, pihak swasta, masyarakat dan peran media. Kerjasama multipihak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana yakni menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi bencana banjir dillakukan melalui beberapa langkah, yakni :

1. Peningkatan infrastruktur; revitalisasi saluran air, pengerukan sungai dan penyiapan rumah pompa air di titik-titik rawan banjir.

2. Peningkatan Kesiapsiagaan, berupa penyiapan buffer stock logistik dan peralatan penyelamatan seperti perahu karet dan pelampung, optimalisasi fungsi pompa air, pengerukan kali/sungai/waduk/embung dan saluran, penopingan pohon.

3. Sosialisasi dan edukasi, yang melibatkan warga dalam simulasi evakuasi dan pelatihan tanggap darurat di kawasan rawan banjir.

4. Melaksanakan apel kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.

5. Melaksanakan operasi modifikasi cuaca yang bekerjasama dengan BMKG, BNPB untuk menurunkan intensitas curah hujan di wilayah Jakarta melalui penyemaian awan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiagakan layanan pengaduan dan darurat masyarakat melalui Jakarta Siaga 112 secara gratis yang beroperasi 24 jam non stop. Diseminasi informasi peringatan dini bencana melalui kanal resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dan melalui alat DEWS (Disaster Early Warning System) serta SMS dan TV Broadcast. Selain itu juga telah dilakukan pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System) berbasis digital di 90 lokasi rawan banjir yang tersebar di 69 kelurahan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi bencana banjir telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna melakukan modifikasi cuaca yang bertujuan mengurangi intensitas curah hujan di wilayah Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya.

Pemerintah Proviinsi DKI Jakarta melakukan rapat koordinasi pada tanggal 5 Desember 2024 dengan BMKG sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi banjir. Informasi dari BMKG terkait dengan potensi curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta menjadi dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta.

OMC merupakan langkah strategis untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dengan mempercepat proses hujan melalui penyemaian bahan higroskopis pada awan potensial. Dalam konteks ini, operasi dilakukan dengan memperhatikan arah datangnya angin (upwind), sehingga awan yang disemai di area upwind menghasilkan hujan sebelum massa udara mencapai Jakarta. Lokasi penyemaian diprioritaskan di kawasan Perairan Barat Laut Jakarta, sesuai dengan arah angin selama periode tersebut. Dengan penyemaian yang tepat waktu, diharapkan suplai massa udara yang membawa curah hujan tinggi dapat dihentikan sebelum mencapai Jakarta, sehingga intensitas hujan di wilayah ibu kota dapat dikurangi secara signifikan.

Pada tahap pertama (7-9 Desember 2024), pelaksanaan OMC berhasil mengurangi intensitas hujan sebesar 67% sedangkan pada tahap kedua (13-16 Desember 2024) mengurangi intensitas hujan sebesar 69%. Dengan upaya modifikasi cuaca yang dilakukan ini diharapkan bila pun terjadi hujan di lokal Jakarta maka daya tampung saluran masih mumpuni.

Sebagai sarana sosialisasi dan edukasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di Jakarta maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan buku pedoman pengendalian banjir bagi Organisasi Perangkat Daerah, lembaga usaha dan relawan serta buku pedoman pengendalian banjir bagi masyarakat berbasis digital.

Buku Pedoman ini mencakup penyebab banjir, peta rawan banjir, lokasi pengungsi, sistem peringatan dini, status siaga pintu air, prakiraan waktu tempuh air dari Pos Pantau Hulu Sungai, skenario banjir. Ada 7 skenario banjir yaitu skenario 1 (Banjir akibat hujan di hulu), skenario 2 (Banjir akibat hujan lokal), skenario 3 (Banjir akibat Rob), skenario 4 (Banjir akibat hujan di hulu dan hujan lokal), skenario 5 (Banjir akibat hujan lokal dan Rob), skenario 6 (Banjir akibat hujan di hulu dan Rob), dan skenario 7 (Banjir akibat hujan di hulu, hujan lokal dan Rob).

Sosialisasi juga dilakukan melalui penyebaran informasi melalui media sosial, website dan platform komunikasi lainnya, simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapan warga dan edukasi guna menumbuhkan dan mengembangkan gotong royong melalui kerja bakti penataan lingkungan, kampung siaga bencana dan lain-lain.

Kerjasama multipihak juga dijalin dengan TNI/Polri, Pramuka, PMI dan komunitas relawan dan lembaga relawan. Peran media dan perguruan tinggi pun menjadi penting dalam kerjasama multipihak guna penanggulangan banjir di Jakarta mengingat kemampuan media dalam memberikan informasi yang cepat dan tepat serta kemampuan akademisi dalam melakukan kajian dan penelitian guna mendapatkan solusi jitu penanggulangan banjir di Jakarta.

Kerjasama multipihak dalam penanggulangan bencana banjir sebagai solusi dalam pengurangan risiko bencana banjir. Kerjasama adalah kata kunci untuk pencapaian tujuan pelayanan masyarakat khususnya dalam penanggulangan banjir di Jakarta sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman karena seluruh komponennya baik pemerintah, kalangan dunia usaha/swasta, akademisi, media, TNI/Polri memberikan kemampuan optimalnya dalam mengurangi risikonya. Melalui sosialisasi, informasi dan edukasi kebencanaan secara continue diharapkan menjadikan masyarakat semakin dapat mengenali ancamannya dan mengurangi risikonya.

(***)