Ketua DPD RI: Desa di Bojonegoro Harus Jadi Penopang Ketahanan Pangan dan Migas

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat kegiatan resesnya dengan bertemu ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Bojonegoro.

BOJONEGORO, Sinarpagibaru.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan kegiatan resesnya dengan bertemu ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Bojonegoro. Pada pertemuan yang mengambil tema ‘Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’ itu, LaNyalla mengingatkan agar desa melalui dana desa yang dimilikinya, sedapat mungkin diarahkan untuk mendukung Bojonegoro sebagai kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Minyak dan Gas Bumi (Migas).

“Karena itu, saya katakan pentingnya orientasi para pemangku kebijakan di desa untuk memastikan penggunaan dana desa untuk keunggulan kompetitif dan komparatif Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten penyangga ketahanan pangan dan penghasil Migas,” kata LaNyalla di Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro, Rabu (20/12/2023).

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan, di berbagai kesempatan ia telah berulangkali menyampaikan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi. Bukan hanya untuk mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa.

Sebagai sebuah wilayah, LaNyalla menyebut Bojonegoro memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah penghasil Tembakau Virginia yang disebut-sebut sebagai varian terbaik di dunia. Selain itu, Bojonegoro juga penghasil Tembakau Jawa, perkebunan jagung serta buah-buahan, pertambangan batu kapur dan lainnya.

Kabupaten yang dikenal dengan makanan khas Ledre ini juga salah
satu daerah penghasil Migas yang tergolong besar. Dari data tahun 2021, produksi minyak mentah di Bojonegoro mencapai 76 juta barrel, menyumbang lebih dari 200 ribu barrel lifting minyak Indonesia per hari.

Oleh karena itu, LaNyalla menilai politik kebijakan dan politik anggaran pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, juga harus
berorientasi untuk memastikan semua potensi tersebut bermuara kepada peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan masyarakat desa.

Baca Juga :  Menteri PANRB Sampaikan Rekomendasi Penataan Organisasi BAKTI Kemenkominfo

“Sekaligus memastikan ancaman dan tantangan yang ada, terutama luapan sungai Bengawan Solo mendapat jalan keluar dan teratasi,” saran LaNyalla.

Di sisi lain, dalam konteks perwujudan kesejahteraan rakyat atau kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, LaNyalla mengungkapkan bahwa ia sedang menawarkan peta jalan untuk mencapai hal itu secara nasional.

Caranya adalah dengan menerapkan kembali sistem bernegara yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Peta jalan itu, LaNyalla melanjutkan, untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa dan negara, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun kedaulatan di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya.

“Maka, kita harus menerapkan kembali secara utuh asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yakni Pancasila,” tegas LaNyalla.

Sebab, kata LaNyalla, falsafah bangsa itu telah diganti secara total sejak bangsa ini melakukan amandemen konstitusi empat tahap pada tahun 1999-2002. Sejak amandemen itu, bangsa ini justru mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal.

“Sistem ekonomi negara ini dikendalikan oleh ekonomi pasar global. Negara tidak lagi total berdaulat atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,” kata LaNyalla.

Oleh karenanya, LaNyalla mengajak kepada seluruh stakeholder bangsa, termasuk AKD Bojonegoro untuk membangun konsensus secara nasional agar bangsa ini kembali kepada sistem bernegara yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa.

Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD RI. Dalam sambutannya, Adriyanto memaparkan jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro sektor Migas pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -6,16 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi non-Migas pada tahun 2022 tumbuh 6,04 persen.

Baca Juga :  Kemendagri Dukung Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum Guna Keberlangsungan Pembangunan Nasional

“Sedangkan Dana Desa (DD) Kabupaten Bojonegoro pada tahun ini sebesar Rp407 miliar. Dengan Alokasi 12,5 persen dari Dana Perimbangan (DAU dan DBH) yang diterima daerah. Tetapi aspirasi dari para kepala desa agar angka ini dapat terus dinaikkan,” kata Adriyanto.

Di sisi lain, Adriyanto menjelaskan jika Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bojonegoro menjadi daerah dengan capaian Desa Mandiri terbanyak se-Indonesia. Bahkan, pada tahun 2023 ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi kabupaten bebas Desa Berkembang. “Tahun 2023 IDM Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 262 desa mandiri dan 157 desa kategori maju,” terangnya.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Adriyanto memaparkan jika IPM Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 71,8, mengalami peningkatan sebesar 1,68 dari tahun 2022 yaitu sebesar 70,12.

“Tentu hal ini tidak terlepas dari kerja keras para kepala desa yang berhasil menggunakan dana desa dengan baik,” demikian Adriyanto.

Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto, Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah, Forkopimda Kabupaten Bojonegoro, ratusan kepala desa dan sejumlah tamu undangan lainnya.

(Rls/Nvr)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *