Jakarta, Sinarpagibaru.com– Kabupaten Toba merupakan wilayah yang kaya akan warisan budaya dan sejarah, seharusnya menjadi teladan dalam menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif. Namun, akhir-akhir ini, perhatian masyarakat tertuju pada kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Toba yang dianggap tidak maksimal bekerja. Situasi ini menjadi sorotan, terutama dari kalangan pemuda yang merasa masa depan demokrasi di daerah ini berada dalam ancaman.
Fernando Simanjuntak aktivis pemuda dari Kabupaten Toba dan Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Cabang Jakarta periode 2023-2025, mengatakan berbagai masalah sedang mencuat di KPU Toba. Pasalnya, KPU Toba dinilai kurang transparan dalam proses pemilihan, hingga pertanyaan seputar pengelolaan anggaran dalam mensukseskan Pilkada Toba 2024.
“KPU Toba terkesan lamban dalam penyelenggaraan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba. Pola komunikasi KPU Toba juga tidak efektif dengan masyarakat. Mewakili aktivis pemuda di Kabupaten Toba, saya kecewa dengan kinerja KPU Toba, karena harapan akan demokrasi yang lebih baik belum terwujud,” ucap Fernando dalam keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).
Dia membeberkan, menjelang akhir masa kampanye Pilkada Toba 2024, KPU Toba hanya mengadakan satu kali debat publik antar calon bupati dan wakil bupati. Dan jauh tertinggal dibandingkan daerah lain yang sudah menyelenggarakan dua kali debat. Hal ini sangat disayangkan, mengingat debat merupakan kesempatan penting bagi masyarakat untuk pendidikan politik.
Terutama, kata dia sangat baik untuk pemuda. Sehingga kaum muda bisa menilai visi dan misi calon pemimpin Kabupaten Toba dalam 5 tahun ke depan. Keputusan KPU Toba menggelar debat di Kota Medan, bukan di kawasan Toba, juga menuai kritik tajam. Karena dinilai tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal.
Situasi ini menunjukkan harus KPU Toba menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi. Jika KPU Toba tidak memperbaiki kinerjanya, kepercayaan masyarakat semakin menurun. Karena itu, ia mendesak agar KPU Toba segera di evaluasi secara menyeluruh. Agar menjadi lembaga yang transparan, dan profesionalitas.
Jika demokrasi ingin tetap dinamis, KPU Toba harus berbenah dan perlu mendengarkan aspirasi pemuda dan memastikan pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat. Pemuda adalah masa depan Kabupaten Toba, jika kepercayaan mereka terus memudar, maka ancaman bagi demokrasi di daerah ini menjadi semakin nyata,” tandasnya. (Andreas Hutagalung)
