KALBAR, Sinarpagibaru.com – Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Thomas Nifinluri melakukan pemantauan langsung dan koordinasi pengendalian karhutla sehubungan dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang kurang baik di Kalimantan Barat akibat kejadian karhutla.
Untuk memperkuat sinergitas para pihak dalam pengendalian karhutla dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa, 22/8/2023.
Thomas mengungkapkan saat ini teman-teman Manggala Agni, Satgas Darat dan Satgas Udara Provinsi Kalimantan Barat masih melakukan pemadaman di beberapa titik.
“Saat ini kita sedang berjuang menghadapi karhutla sebagai dampak El Nino yang menyebabkan curah hujan semakin rendah hingga memicu mudahnya terjadi karhutla serta dampak kekeringan lainnya. Kami mengharapkan kerjasama dari pemerintah daerah dan semua pihak untuk mengatasi kejadian karhutla di Kalimantan Barat,” jelas Thomas.
Thomas menjelaskan koordinasi ini dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pengendalian dan mengantisipasi karhutla. Partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk pengendalian karhutla.
“Untuk itu, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, kami mendorong dengan program perhutanan sosial dan Masyarakat Peduli Api dalam rangka mendukung program pemerintah provinsi yaitu Indeks Desa Mandiri,” ungkap Thomas.
Luas karhutla di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pada bulan Juli sebanyak 6.681,95 ha. Karhutla di lahan gambut seluas 1.261,29 ha dan di lahan mineral seluas 5.420,66 ha.
“Karhutla Kalimantan Barat paling luas terjadi di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau. Kami telah mengerahkan Manggala Agni pada lokasi-lokasi yang terjadi karhutla,” kata Thomas.
Selain pengerahan Manggala Agni untuk pemadaman, KLHK juga telah melakukan water bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Kalimantan Barat. Sampai dengan hari ini water bombing telah dilakukan sebanyak 19 sortie dengan total 1,25 juta liter air untuk pemadaman. Selain itu, TMC juga telah dilaksanakan sebanyak 40 sortie dengan total garam yang disemai sebanyak 38,3 ton. TMC Tahap III akan dimulai pada 23 Agustus – 2 September 2023.
“Kami sangat mengharapkan mobilisasi anggota Tim Satgas lebih banyak dan konsisten di lapangan selama masa krisis karhutla di Kalimantan Barat. Kami mengatisipasi kemungkinan potensi terjadimya asap lintas batas,” harap Thomas.
Thomas juga berharap komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupten/kota dapat berjalan lebih intens agar kejadian karhutla di Kalimantan Barat bisa segera diatasi. Harus dipastikan upaya-upaya pengendalian karhutla di tingkat tapak dapat berjalan efektif, efisien dan kolaboratif.
Thomas pun menyampaikan apresiasi atas usaha dan keterlibatan seluruh pihak di Provinsi Kalimantan Barat dalam pengendalian karhutla.
Pada kesempatan tersebut Thomas menyempatkan melakukan pengecekan alat ISPU yang berada di Pontianak, pengecekan areal bekas terbakar, launching TMC, dan pemantauan areal perbatasan Indonesia dengan Malaysia untuk melihat kondisi asap sudah sampai sejauh mana.
“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah-langkah strategis, antara lain dengan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada pemegang ijin perkebunan maupun kehutanan, melakukan pemadaman darat dan udara, dan memantau karhutla yang berada di areal perusahaan,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Adi Yani.
Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 355/BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla di Kalimantan Barat Tahun 2023. Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan baik melalui operasi pemadaman darat maupun udara. Koordinasi antar instansi dan lembaga, TNI/Polri, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Relawan sudah dilaksanakan dan langsung melakukan upaya pemadaman di lapangan.
“Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah mengambil kebijakan pembelajaran online dari rumah bagi siswa TK/PAUD, SD dan SMP. Kebijakan ini muncul sebagai respon atas kualitas udara yang semakin memburuk akibat terpaan kabut asap,” tambah Yani.
Ia juga menghimbau para stakeholders terkait untuk secara bersama-sama dan terkoordinir bahu-membahu sedini mungkin mencegah terjadinya kabut asap. Jangan sampai kejadian asap pada tahun ini lebih parah dibandingkan dengan tahun 2019 dan memakan korban lebih banyak lagi.
Pada Rakor Pengendalian Karhutla ini juga disampaikan upaya pengendalian karhutla yang sudah dilaksanakan oleh Polri, BPBD, dan TNI pada wilayah-wilayah yang terbakar.
Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla dipimpin oleh Kepala Dinas LHK Provinsi Kalimantan Barat serta dihadiri oleh Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Karoops Polda Kalbar, Assops Kodam XII Tanjungpura, Kepala BRGM, Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat, Direktur Pengendalian Karhutla, Kepala Balai Perngendalian Peubahan Iklim Wilayah Kalimantan, Kepala Subdirektorat Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan VIII/Pontiakan, Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan X/Ketapang, Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan XI/Sintang, Brigade KPH Dinas LHK, Mitra Koorporasi, dan MPA serta media di Kalimantan Barat. (Gtg)
