Daerah  

KSP Putra Pohan Jaya Menambah Daftar Persoalan Baru Koperasi Indonesia

Spanduk KSP Putra Pohan Jaya

LEBAK, BANTEN, Sinarpagibaru.com – Kasus serius yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia yang sejatinya menyalurkan dana dari dan kepada anggota seakan tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Mulai dari kasus gagal bayar hingga adanya issu money laundry yang dialamatkan kepada Koperasi.

Bukan hanya itu, maraknya oknum yang mengatasnamakan koperasi untuk kepentingan pribadi tentu saja menambah masalah baru khususnya pada KSP.

Demikian halnya dengan KSP yang sedang disoroti oleh media ini yakni KSP Putra Pohan Jaya cabang Rangkas Bitung, Kab. Lebak Banten yang seakan menambah panjangnya daftar masalah koperasi di Indonesia.

Diketahui, koperasi ini berbadan hukum resmi dengan skala nasional yang dikeluarkan pada tahun 2019 oleh pemerintah yang membidangi urusan koperasi.

Secara kasat mata tampak terlihat bahwa kantor operasional yang digunakan oleh KSP ini berbeda jelas dengan kantor pada umumnya.

Baca Juga :  H Andi Yusup Sambut Baik Wacana Dibentuknya Pusdiklat di PPU

Seakan ada sesuatu yang ditutupi,  dimana rumah hunian dijadaikan sebagai kantor operasional tanpa dilengkapi plang sebagai penanda atau petunjuk. Namun jika melihat kedalam ruangan, akan jelas terlihat penataan ruangan layaknya sebuah kantor.

Lebih miris lagi, aparat desa yang dihubungi oleh media ini mengaku tidak mengetahui  bahwa didaerahnya ada rumah yang sudah dialihfungsikan menjadai kantor koperasi.

“Kami tidak pernah mendapat pemberitahuan dari pihak pengelola koperasi tersebut terkait adanya aktifitas Koperasi diwilayah kami” ujar seorang aparat desa.

Disela-sela kesibukannya, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lebak, Rully Sende Tua Lubis yang ditemui dikantornya (19/10) berkomentar.

Rully mengatakan, pihaknya tidak pernah mendapat pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan atas keberadaan KSP Putra Pohan Jaya di Kab. Lebak, Banten.

Baca Juga :  Tindaklanjuti Aduan Masyarakat, Pemerintah Sepakat Tuntaskan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Oleh sebab itu menurut Rully, pihaknya perlu dan akan segera melakukan peninjauan langsung kelapangan untuk memastikan keberadaan KSP tersebut.

“Kami akan segera turun untuk melihat langsung aktifitas yang dilakukan oleh KSP Putra Pohan Jaya” tandasnya.

 

(Agus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *