KARAWANG, Sinarpagibaru.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas terus menggaungkan reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah. Kali ini Menteri PANRB menyambangi Kabupaten Karawang untuk bertemu Forkopimda dan ASN setempat.
Anas menjelaskan terdapat 4 area yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi pelayanan publik, dan percepatan prioritas aktual Presiden seperti pengendalian inflasi.
“Jadi kerja reformasi birokrasi tidak boleh lagi administratif. Reformasi birokrasi bukan soal laporan administrasi, tapi dampak ke rakyat, dampak ke penurunan kemiskinan, dampak ke peningkatan investasi untuk pembukaan lapangan kerja,” kata Anas di Karawang, Senin (21/08).
Menurutnya digitalisasi sangat penting untuk memangkas proses bisnis dan memberikan pelayanan yang cepat pada masyarakat. Untuk itu, Kementerian PANRB saat ini sedang membuat pilot project Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di 21 kabupaten/kota. MPP digital tersebut untuk menjawab tantangan yang ada, bagaimana masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan publik.
“Kalau saya datang kesini kemudian perbaikannya signifikan, Karawang bisa masuk menjadi pilot project MPP digital karena saya liat investasinya bagus dan masih menjadi salah satu daerah dengan investasi tertinggi secara nasional,” ujar Anas.
Pada kesempatan tersebut Anas juga menyampaikan mulai 2023 kerangka evaluasi reformasi birokrasi pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemda yang sebelumnya memuat 259 komponen pertanyaan, kini disederhanakan agar semua fokus pada dampak, bukan administrasi laporan. Evaluasi saat ini difokuskan pada 27 indikator hasil, seperti penurunan kemiskinan, stunting, penggunaan produk dalam negeri, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, dan sebagainya.
“Tingkat kemiskinan Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat sudah bagus, stunting juga sudah mulai menurun, industri juga banyak. Kedepan kinerja bisa ditingkatkan lagi sehingga capaian nilai reformasi birokrasi bisa lebih meningkat,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana mengatakan pertumbuhan ekonomi Karawang saat ini pada angka 6,31 dan lebih tinggi dari angka nasional. Angka tersebut tidak terlepas dengan pertumbuhan industri yang besar dengan kemudahan pelayanan perizinan dengan hadirnya MPP di Kabupaten Karawang.
Menurutnya kehadiran Menteri PANRB di Karawang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan output yang lebih baik khusunya pada peningkatan kapasitas ASN dalam hal pelayanan publik pada masyarakat. “Kami memiliki MPP yang dibangun dengan kolaborasi pihak swasta (non-APBD) atas asistensi dari Kementerian PANRB. Kehadiran Bapak Menteri di Karawang ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN kami dan melakukan pelayanan sepenuh hati,” kata Cellica. (Gtg)
