May Day Mencari Sosok Capres 2024 Bervisi Ketenagakerjaan Generasi Z

Ilustrasi/ pixabay.com

JAKARTA, sinarpagibaru.com – Sejak peristiwa berdarah Haymarket di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 1 – 4 Mei 1886 terjadi penembakan kepada para demonstran pekerja (buruh) yang sedang melakukan pawai besar-besaran menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari. Terrcatat ratusan buruh tewas dan para pemimpinnya ditangkap lalu dihukum mati.

Sejak peristiwa itu membawa revolusi yang sangat fundamental pada dunia ketenagakerjaan. Paradigma ketenagakerjaaan sudah mulai bergeser dalam peradaban manusia.

Sistem perbudakan yang berabad-abad dilegalkan semakin gencar dihapuskan dan dilarang berbagai negara di dunia. Para buruh (baik berasal dari non perbudakan maupun budak) sudah mulai pendekatan kesetaraan, pertumbuhan dan berorientasi kesejahteraan dan jaminan sosial serta menganut azas keprofesionaan dan kompetensi.

Jam kerja sudah mulai diberlakukan 8 jam sehari. Upah layak diberlakukan dengan menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) oleh pemerintah. Tunjangan, uang transportasi, uang makan, bonus dan uang lembur serta fasilitas lain sudah mulai dihitung dalam ketentuan melakukan hubungan ketenagakerjaaan antara pekerja dengan majikan (pengusaha).

Hari libur dan cuti (termasuk cuti hamil dan haid) sudah mulai diakomodir oleh perusahaan pada pekerjanya. Begitu juga, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pun diberikan untuk perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jaminan sosial ketenagakerjaan dikembangkan untuk mengcover pekerja jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja.

Negara-negara yang dulu terlibat dalam perdagangan budak Trans-Sahara dan Trans-Atlantik yang terjadi sejak abad ke-7 sampai abad ke 19 meminta maaf pada keluarga korban.

Mindset selama ini beranggapan dengan mengeksploitasi tenaga kerja manusia akan mengefisiensi biaya dan menguntungkan dunia industri, terbukti keliru besar. Faktanya, dengan memberikan kesejahteraan dan kesetaraan pada pekerja akan meningkatkan produktifitas dan berkembangnya inovasi baru serta harmonisasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Ford Motor Company adalah sebuah perusahaan produsen mobil asal Amerika Serikat menjadi salah satu perusahaan pertama di Amerika Serikat yang menerapkan sistem 5 hari kerja, 40 jam per minggu bagi para buruhnya pada 1 Mei 1926. Selain itu menaikan upah buruhnya yang sebelumnya 2,34 dollar per 9 jam kerja sehari menjadi upah minimum 5 dollar per 8 jam sehari. Ternyata dengan langkah tersebut, meningkat produktivitas kerja dalam perakitan.

Berkat kebijakan tersebut, pabrik-pabrik di seluruh negeri, dan dunia, segera mengikuti jejak Ford. Ford menjadi salah satu perusahaan terbesar dan paling menguntungkan di dunia, salah satu yang bertahan selama krisis malaise (1929 – 1939).

Sekarang May Day diperingati setiap tahun di Indonesia sejak perjuangan reformasi 1998. Dimana sebelumnya sejak rejim Soeharto peringatan May Day dilarang dan dibunuh karakternya sebagai gerakan komunis. Sebelumnya, Kabinet Sjahrir memperbolehkan perayaan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 mengatur bahwa setiap 1 Mei, buruh boleh tidak bekerja.

1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh dan libur nasional baru terwujud pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya 29 April 2013, sekitar setahun sebelum dia habis masa jabatan. Namun, kaum buruh sempat menaruh ketidakpercayaan kepada rezim SBY. Sebab, sejak periode pertama 2004-2009, SBY selalu ‘memunggungi’ tuntutan buruh.

Di era Jokowi, peringatan May Day tercipta program-program buat buruh. Pada tahun pertama Jokowi menjabat sebagai Presiden membuat program rumah murah bagi buruh.

Namun perjuangan buruh pada masa pemerintahan Jokowi masih tetap lantang disuarakan. Terutana, sejak diterbitkannya UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kehadiran Omnibus Law dinilai mengancam pekerja kasar Indonesia dengan dibebaskan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Selain itu, penolakan Omnibus Law karena menciptakan upah minimum murah, outsourcing, karyawan kontrak tanpa periode sehingga dikontrak terus, pesangon murah dari biasa 2x aturan sekarang 0,5x aturan, mudah di-PHK, serta pengaturan jam kerja dan cuti.

Visi Ketenagakerjaan Generasi Z

25 November 2023, Capres-Cawapres 2024 sudah bisa dipastikan akan final terbentuk. Siapapun Capres-Cawapresnya, hal yang mesti menjadi perhatian publik, siapakah dari pasangan tersebut yang memiliki visi membawa lompatan tinggi pada dunia ketenagakerjaan Indonesia?

Visi ini sangat memegang peran penting untuk menentukan nasib penduduk Indonesia kedepan. Karena, dunia ketenagakerjaan adalah urusan yang sangat mendasar dalam sebuah negara, yaitu menyangkut hidup matinya rakyat dalam mendapatkan nafkah hidup.

Dalam data kependudukan per semester 1 tahun 2022 yang sudah diverifikasi Kemendagri, total terdapat 204 juta penduduk potensial pemilih pada Pemilu 2024 nanti. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut bahwa Pemilu 2024 komposisi pemilih dalam Pemilu 2024 akan didominasi oleh kelompok usia muda (17 – 40 tahun). Jumlah kelompok ini disebut mencapai 60 persen dari total pemilik suara sah.

Dari data tersebut didapatkan bahwa pemilih dominan adalah penduduk usia produktif (usia 15 – 65 tahun). Dmana, usia produktif menuntut kepastian jaminan keberlangsungan hidupnya untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Dengan kata lain, adanya jaminan kepastian untuk bisa mencari nafkah. Usia produktif biasanya mencari nafkah dengan cara bekerja atau berwirausaha.

Sebagaimana diketahui, 96,5 persen penduduk Indonesia adalah masyarakat pekerja. Yaitu, masyarakat yang mengantungkan nasib hidupnya dengan mencari nafkah sebagai pekerja pada perusahaan-perusahaan atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sedangkan, rasio jumlah wirausaha di Indonesia hanya berkisar 3,47%.

Dengan begitu, 96,5% penduduk Indonesia (baik angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja) bisa menentukan Presiden Indonesia kedepan. Merupakan kekuatan besar demokrasi untuk menentukan nasib Indonesia kedepan.

Fakta populasi ini adalah fakta lumrah terjadi di setiap negara di dunia. Dimana-mana penduduk di dunia lebih dominan masyarakat pekerjanya.

Namun kekuatan besar demokrasi ini bisa terpecah dan sulit disatukan. Masyarakat pekerja cenderung terjebak isu general dan bombastisnya sebuah jargon yang dpropagandakan oleh Capres. Ditambah perilaku pemilih lebih cenderung terpola sebagai pemilih emosional dibandingkan pemilih rasional yang kritis. Pemilih lebih tertarik isu-isu sentimen-sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

Baca Juga :  LaNyalla: Berantas TPPO Harus Sampai Akar

Sementara menyangkut masa depannya cenderung terabaikan. Apakah dengan Presiden kedepan bisa memperjuangkan nasibnya dan langkah apa dilakukannya? Namun hal itu cenderung terabaikan oleh hiruk-pikuk jargon-jargon dan fanatisme ketokohan.

Sebenarnya, jika masyarakat menyadari bahwa kelangsungan hidupnya sebagai pekerja mesti diperjuangkan, maka isu ketenagakerjaaan menjadi perhatian besar pada Calon Presiden yang akan dipilihnya. Sekalipun digoda dengan duit Rp 100.000 – 200.000 tidak akan mempengaruhi pilihannya. Mereka juga tidak akan tenggelam oleh isu-isu dan jargon-jargon yang berseliweran memekakan telinga.

Mereka fokus pada visi misi ketenagakerjaan diusung oleh Capres tersebut. Bagi Capres-Cawapres yang tidak ada memuat visi-misi ketenagakerjaan, maka masyarakat pekerja pantas tidak memilihnya.

Ada 4 unsur yang menjadi perhatian utama dalam dunia ketenagakerjaan diusung oleh Capres-Cawapres bila berkuasa. Pertama, program pembukaan lapangan pekerjaan, baik di dalam neger maupun luar negeri. Kedua, progran peningkatan kompetensi pekerja Indonesia yang berkeahlian. Ketiga, desain sistem hubungan ketenagakerjaaan generasi baru. Keempat, digitalisasi pelayanan publik ketenagakerjaan.

Program Pembukaan Lapangan Pekerjaan

Tentang visi Capres pada penyediaan lapangan pekerjaan merupakan kebutuhan dasar penduduk Indonesia. Hal ini penting karena masyarakat masih sulit mendapat pekerjaan. Angka pengangguran di Indonesia dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 8,42 juta orang pada Agustus 2022.

Perintah ini penting dilaksanakan presiden sebagai mandat konstitusi UUD 1945, Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Capres harus mempunyai desain dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Semuanya harus by design. Capres tidak boleh menangani dunia ketenagakerjaan berfaham seperti air mengalir dan lalu mengembangkan dogma mistis bahwa nasib manusia ditangan Tuhan

Populasi penduduk Indonesia nomor empat terbanyak di dunia, yakni 273,52 juta jiwa. Populasi yang banyak ini bisa menjadi petaka bagi Indonesia bila pemerintah tidak bisa mengelolanya. Namun bisa menjadi kurnia bila dikelola dengan benar.

Apalagi pada tahun 2025 – 2045, Indonesia sedang mendapatkan Bonus Demografi, dimana usia produktif lebih banyak daripada usia penduduk non produktif, yaitu 69%. Hal ini bisa jadi energi penguat bagi Indonesia untuk menjadi negara berekonomi kuat dan maju.

Pemerintah tidak bisa selalu ketergantungan dengan cara memperbanyak investasi sebagai solusi menyelesaikan angka pengangguran dan membuka luas ketersediaan lapangan pekerjaan. Pendekatan tersebut tidak sepenuhnya benar.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kualitas dari investasi langsung sepanjang 2022 bahkan dalam 10 tahun terakhir menurun. Hal tersebut terlihat dari jumlah serapan tenaga kerja yang terus ‘loyo’. Sepanjang Januari-September 2014 serapan tenaga kerja dari investasi sebesar Rp343 triliun mencapai 960.336 orang. Sementara itu, pada periode yang sama di 2022, dari realisasi investasi Rp892,4, penyerapan tenaga kerja hanya 965.122 orang.

Presiden kedepan tidak bisa sekedar mengandalkan investasi sebagai kekuatan utama dalam memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Masih banyak cara-cara lain yang mesti dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa produktif dan berpenghasilan memadai.

Tugas ini bagi calon presiden yang kurang menguasai dunia ketenagakerjaan akan sulit untuk mewujudkannya. Namun bagi calon presiden yang berwawasan luas, hal tersebut sangat bisa diwujudkan terbukanya lapangan pekerjaan secara luas dan menguntungkan negara. Sebab, sumber daya manusia yang melimpah merupakan kekayaan suatu negara dan kekuatan buat dunia.

Beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pernah berhasil memanfaatkan bonus demografi menjadi negara berekonomi maju. Sementara, negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi adalah Afrika Selatan dan Brazil.

Program Peningkatan Kompetensi Ketenagakerjaan

Dalam mendesain SDM pekerja kedepan, pemerintah jangan lagi terjebak dalam diskursus-diskursus menyatakan pekerja Indonesia memiliki kompetensi rendah. Presiden kedepan harus memandangnya secara komprehensif.

Dalam dunia ketenagakerjaan ada 3 kelompok pekerja dibutuhkan, yaitu kelompok pekerja high skill (tenaga kerja berketerampilan tinggi), kelompok pekerja middle skill (tenaga kerja berketerampilan sedang), dan kelompok pekerja low skill (tenaga kerja berketerampilan rendah). Masing-masing mempunyai segmen pasar kerja sendiri.

Mengisi lapangan pekerjaan high skill memang dibutuhkan keahlian dimiliki pekerja, seperti engineer, dokter, peneliti, managerial, akuntan, programer, teknisi hight tech dan sebagainya. Lapangan pekerjaan tersebut, pekerja Indonesia sering kalah kompetensi dengan SDM negara lain.

Biasanya, untuk job pekerja high skill ini diisi SDM dari negara-negara Eopa, Kanada, Amerika Serikat, dan Hal ini dikarenakan investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan di negara tersebut, serta daya tariknya di antara karyawan internasional.Singapura. Posisi Indonesia menurut laporan IMD Business School menduduki posisi ke-45 di dunia. Sedangkan, India berada di urutan ke-53.

Negara-negara penghasil tenaga kerja berketerampilan tinggi ini, pemerintahnya investasi besar dalam pendidikan dan pelatihan. Seperti Swiss, pemudanya lebih memilih menghabiskan pendidikan dengan pembagian waktu antara sekolah, kursus dan terjun langsung dalam lingkungan kerja selama tiga hingga empat tahun. Hal ini memungkinkan mereka menerima upah dan pengalaman penting bagi dunia kerja.

Strategi peluang kerja yang realitas direbut Indonesia dalam kondisi sekarang sambil jalan mencetak pekerja berketerampilan tinggi adalah kelompok pekerja middle skill (tenaga kerja berketerampilan sedang), dan kelompok pekerja low skill (tenaga kerja berketerampilan rendah). Selain ketersediaan lapangan pekerjaan ini banyak dibutuhkan di dalam dan luar negeri, juga bisa dijadikan alih teknologi.

Bagi yang Indonesia berkoar-koar akan mengisi pekerja Indonesia di level pekerja berketerampilan tinggi, itu karena mereka tidak tahu realitas SDM Indonesia yang ada sekarang. Bahwa 57% penduduk Indonesia terbentuk sekarang adalah masyarakat berpendidikan tamatan SMP kebawah.

Baca Juga :  Dialog Peringatan Hari Migran Sedunia : Memikirkan Ulang Kerentanan Pekerja Migran dalam TPPO

Desain Sistem Ketenagakerjaaan Generasi Baru

Sistem hubungan ketenagakerjaaan adalah peradaban tua di dunia. Sejak mamusia membangun peradaban, distulah terbentuk sistem ketenagakerjaaan. Generasi Ketenagakerjaan sudah mengalami evolusi sejak zaman neolitikum sampai pada peradaban digital sekarang.

Namun sistem ketenagakerjaaan Indonesia masih tertinggal dengan sistem ketenagakerjaaan negara-negara maju. Terutama dalam hal kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan masih terbelakang.

Permasalahan ketenagakerjaan Indonesia masih berkutat persoalan upah yang rendah. Dari rilis Salary Explorer, berdasarkan survey tahun 2023 bahwa gaji rata-rata karyawan di Indonesia minimum bertengger di angka Rp 3.070.000 per bulan.

Gaji diterima oleh pekerja Indonesia belum bisa mendongkrak kesejahteraan sebagian besar pekerja. Nilai gaji Indonesia sangat jauh ketinggalan dengan negara-negara maju di Asia Tenggara, seperti Singapura dan Brunei. Apalagi negara-negara Eropa, Indonesia jauh tertinggal.

Sebagai gambaran, jadi pembantu rumah tangga di Indonesia digaji berkisar antara 1,5 juta tapi di Kanada bisa mendapat gaji hingga Rp 100 ribu per jam. Seorang tukang sampah di Inggris bisa mendapat gaji hingga lebih dari 25 juta rupiah per bulan. Polisi dan Tentara di negara luar bisa digaji Rp 25 juta per bulannya.

Selain masalah gaji yang masih rendah, Indonesia masih lemah dalam jaminan sosial. Senior Social Protection Specialist ILO for East and South East Asia and the Pacific menyatakan bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia sangat memprihatinkan.

Pengembangan asuransi dan dana pensiun, Indonesia butuh desain dari Capres 2024 yang membawa lompatan tinggi. Hingga saat ini, Indonesia baru menerapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilang Kerja (JKP), termasuk Jaminan Pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

Pembenahan pelayanan jaminan sosial buat Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan desain yang membawa terobosan pelindungan terhadap jaminan sosial. PMI kontrak kerjanya berrkisar 2 – 3 tahun perlu dipikirkan program jaminan sosial paska kerja.

Program Digitalisasi Pelayanan Publik Ketenagakerjaan

Presiden Jokowi masa kepemimpinannya selaku mengaungkan digitalisasi dalam pelayanan publik. Namun implementasinya masih lari ditempat.

Dalam dunia ketenagakerjaan, sistem online dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) masih copy paste sistem lama. Tidak ada terobosan berarti dalam pelayanan kKetenagakerjaan.

Meski sudah ada sistem online Siap Kerja diluncurkan Kemnaker, namun porsi proses pelayanan masih dominan dilakukan secara konvensional (offline). Sistem online dibuat pun tidak terintegrasi kepada stake holder. Masing-masing punya sistem online sendiri yang saling bertabrakan (overlapping), karena ego sektoral

Digitalisasi pelayanan publik dibutuhkan dalam dunia ketenagakerjaan untuk mempermudah pelayanan, memangkas biaya tinggi dan menciptakan transfaransi, serta pelindungan pekerja.

Pencari kerja, terutama Pekerja Migran Indonesia masih dihadapi pelayanan publik berbelit-belit, bahkan cenderung mengarah menghambat PMI bekerja.

Calon Presiden RI kedepan akan mengeksekusi program digitalisasi pelayanan publik merupakan terobosan besar ditunggu oleh publik. Ini akan merubah wajah pemerintah Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara korup, kolusi dan nepotisme akan menjadi negara modernis, bersih dan cepat.

Pengembangan asuransi dan dana pensiun, Indonesia butuh desain dari Capres 2024 yang membawa lompatan tinggi. Hingga saat ini, Indonesia baru menerapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilang Kerja (JKP), termasuk Jaminan Pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan.

Pembenahan pelayanan jaminan sosial buat Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan desain yang membawa terobosan pelindungan terhadap jaminan sosial. PMI kontrak kerjanya berrkisar 2 – 3 tahun perlu dipikirkan program jaminan sosial paska kerja.

Program Digitalisasi Pelayanan Publik Ketenagakerjaan

Presiden Jokowi masa kepemimpinannya selaku mengaungkan digitalisasi dalam pelayanan publik. Namun implementasinya masih lari ditempat.

Dalam dunia ketenagakerjaan, sistem online dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) masih copy paste sistem lama. Tidak ada terobosan berarti dalam pelayanan kKetenagakerjaan.

Meski sudah ada sistem online Siap Kerja diluncurkan Kemnaker, namun porsi proses pelayanan masih dominan dilakukan secara konvensional (offline). Sistem online dibuat pun tidak terintegrasi kepada stake holder. Masing-masing punya sistem online sendiri yang saling bertabrakan (overlapping), karena ego sektoral

Digitalisasi pelayanan publik dibutuhkan dalam dunia ketenagakerjaan untuk mempermudah pelayanan, memangkas biaya tinggi dan menciptakan transfaransi, serta pelindungan pekerja.

Pencari kerja, terutama Pekerja Migran Indonesia masih dihadapi pelayanan publik berbelit-belit, bahkan cenderung mengarah menghambat PMI bekerja.

Calon Presiden RI kedepan akan mengeksekusi program digitalisasi pelayanan publik merupakan terobosan besar ditunggu oleh publik. Ini akan merubah wajah pemerintah Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara korup, kolusi dan nepotisme akan menjadi negara modernis, bersih dan cepat.

Masih banyak hal lain yang menjadi permasalahan ketenagakerjaan Indonesia yang butuh lompatan tinggi untuk membangun dunia ketenagakerjaan Indonesia yang maju dari Calon Presiden 2024 nanti. Butuh lahirnya Visi Sistem Ketenagakerjaaan Generasi Z adalah sebuah Visi Ketenagakerjaan membangun 4 pilar diatas. Sebuah produk generasi terbaru yang keluar dari cara sistem ketenagakerjaaan yang sudah ketinggalan zaman, alias jadul.

Selamat May Day !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *