PALEMBANG, Sinarpagibaru.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan sejumlah aspek yang perlu dibenahi guna meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Hal itu seperti jumlah sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di daerah.
Selain itu, perlu juga mengoptimalkan kualitas dan kemampuan SDM. Guna mewujudkan upaya itu, para pejabat yang menjalankan tugas pada layanan adminduk harus memiliki kapabilitas yang andal. Selain itu, proses pergantian pejabat yang memimpin Dinas Dukcapil daerah perlu diterapkan dengan sistem semi vertikal. Dalam konteks ini, kepala daerah dapat mengajukan 3 calon kepala Dinas Dukcapil kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudian diseleksi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pejabat tersebut memiliki kemampuan dan kapabilitas di bidang adminduk.
“Dipilih orang-orang yang memang mengerti tentang kedukcapilan, tentang IT, dan lain lain, nah kapabilitasnya harus ditingkatkan,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 di Hotel Novotel, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/10/2023). Rakornas ini mengusung tema “Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024″.
Di lain sisi, Mendagri meminta agar SDM yang menangani layanan Dukcapil agar diberikan motivasi guna mendorong kinerjanya semakin andal. Motivasi itu bisa berupa pemberikan penghargaan, promosi jabatan, hingga diberikan insentif karena upayanya yang telah meningkatkan layanan Dukcapil. Sedangkan untuk SDM yang kurang memberikan kontribusi positif dan cenderung merugikan instansi, dapat diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan langkah ini mampu memaksimalkan kinerja Dukcapil.
“Dari segi materi material, sekali lagi infrastruktur ini harus diperbaiki. Sistem ini diperkuat dan harus ada kekompakan dari teman-teman semua, infrastruktur IT-nya diperbaiki, bandwidth, storage, cyber security-nya,” tambah Mendagri.
Di samping itu, Mendagri mendorong agar layanan Dukcapil dapat diintegrasikan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP). Apalagi layanan pada MPP membutuhkan data NIK untuk bisa mengoperasikan pelayanan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi digelarnya Rakornas Dukcapil 2023. Dirinya berharap pertemuan itu akan mampu menghasilkan masukan berharga terhadap peningkatan layanan Dukcapil.
“Intinya kita ingin Dukcapil yang diperlukan dan sangat mendasar untuk survival bangsa. Ini kegiatan non-fisik, tapi sangat kritikal dan sangat krusial, ini kita harapan kita menajdi lebih lebih baik dan semakin kuat,” tandasnya.
Sebagai informasi tambahan, dalam Rakornas tersebut, sejumlah daerah juga turut diberikan penghargaan. Adapun penghargaan itu bertajuk Dukcapil Prima Award Skala Nasional Tahun 2023. Daerah penerima penghargaan itu di antaranya Provinsi Lampung, Gorontalo, dan Papua Barat untuk kategori Dukcapil Prima Award Skala Nasional Tingkat Provinsi.
Sedangkan untuk tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Karawang, Ngawi, dan Tanah Datar. Sementara untuk tingkat kota yakni Surabaya, Palembang, dan Surakarta. Selanjutnya untuk kategori Dukcapil Prima Award Kolaboratif yaitu Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Balikpapan.
Lebih lanjut untuk kategori Dukcapil Prima Award dengan persentase identitas kependudukan digital tertinggi diraih oleh Provinsi Jakarta.
(Rls/Nvr)
