KENDARI, Sinarpagibaru.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan kondisi inflasi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan langkah-langkah penanganan saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kendari, Jumat (27/10/2023).
Berdasarkan data yang dikantonginya pada bulan September 2023 (y-o-y), inflasi Sultra berada di nomor dua tertinggi di Indonesia sebesar 3,46 persen setelah Bangka Belitung 3,55 persen. Berdasarkan pantuan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pengendalian inflasi di Sultra masih dianggap kurang maksimal.
“Banyak rekan-rekan tidak paham bagaimana jurusnya pemerintah pusat itu bukan main untuk mengakali (inflasi) ini, supaya penting masyarakat tersedia, pangan tersedia. Kemudian yang kedua harganya terjangkau, kuncinya itu saja,” katanya pada Rapat Koordinasi Menteri Dalam Negeri kepada Kepala Daerah Se-Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Claro Kendari, Jumat (27/10/2023).
Mendagri menegaskan, inflasi merupakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan masalah yang sangat mendasar khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Kebutuhan mereka nomor satu yakni urusan sandang, pangan, dan papan. Sejarah Indonesia juga membuktikan, kejatuhan pemerintahan pertama di masa Presiden Soekarno di samping intrik politik, dipicu pula oleh inflasi yang sangat tinggi sebesar 600 persen. Kemudian pada tahun 1998 di masa pelengseran Presiden Soeharto juga terjadi inflasi yang tinggi.
“Pak Harto 32 tahun, memiliki jejaring yang luar biasa di semua lini juga tumbang. Kenapa? Karena krisis moneter, kita masih ingat mungkin dolar yang hanya dari 2.600 per 1 dolar naik ke angka 16.000, dan itu mengakibatkan semua produk impor termasuk bahan baku berbasis impor harganya luar biasa tinggi dan yang lebih berat lagi adalah masalah subsidi BBM,” terangnya.
Apalagi di tengah situasi ketidakstabilan ekonomi-politik dan keamanan yang terjadi di dunia membuat inflasi semakin meningkat. Ditambah lagi di masa sekarang, yang terjadi bukan hanya perang fisik atau militer, tetapi juga perang ekonomi. Mendagri menyebut beberapa peristiwa internasional itu di antaranya perang Rusia vs Ukraina, konflik China vs Taiwan, naiknya nilai dolar di Amerika Serikat (AS), hingga strategi kebijakan pangan dari Vietnam dan Thailand.
“Thailand, Vietnam sama produksinya berkurang, tapi masih ada surplus. Mereka pintar, yang beras medium dan beras murahnya itu untuk produksi dalam negeri, yang premium yang mahal dia jual ke luar negeri. Lah kita terpaksa membeli yang premium karena itu tersedia, karena dia untuk rakyat sendiri supaya murah,” jelasnya.
Mendagri mengatakan, pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi telah melakukan berbagai jurus. Beberapa langkah penanganannya seperti melakukan subsidi pangan, koordinasi dengan badan pangan di daerah, hingga diversifikasi pangan. Hal itu didukung pula dengan kondisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Dirinya mendorong kekayaan tersebut agar dimanfaatkan secara optimal.
“Kita harus jaga inflasi, karena untuk menjaga supaya rakyat kita sedia ketersediaan bahan pokok terutama pangan dan terjangkau, tapi kita harus memiliki angka yang seimbang. Seimbang artinya menyenangkan produsen dan konsumen, kita bukan hanya negara konsumen tapi juga produsen, banyak petani, nelayan, pabrik,” ungkapnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj.) Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menyampaikan, Pemprov Sultra terus bertekad menurunkan angka inflasi hingga di bawah nasional dengan berbagai penanganan. Kebijakan yang ditempuh seperti peningkatan produksi dan jumlah barang di pasaran. Selain itu juga menentukan harga maksimum, pengawasan distribusi barang, dan kebijakan lainnya yang dapat menekan laju inflasi.
“Untuk memenuhi ketersediaan beras dan bahan pangan lainnya melalui kegiatan gelar pasar murah di pada 17 kabupaten/kota, dan gerakan pangan murah melalui alokasi dana APBD perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2023,” tandasnya.
(Rls/Nvr)
