Menteri ATR/BPN Serahkan Enam Dokumen Pengadaan Tanah IKN kepada Kementerian PUPR

Menteri ATR/BPN Serahkan Enam Dokumen Pengadaan Tanah IKN kepada Kementerian PUPR di Samarinda. (Foto: Humas Kemen ATR/BPN)

Sinarpagibaru.com – Dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diwujudkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui proses penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan penyelesaian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Terkait dengan progres pengadaan tanah, dari 12 paket pengadaan tanah IKN, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan tujuh paket pengadaan tanah dan lima paket pengadaan tanah lainnya sedang berproses.

Dari ketujuh paket yang telah selesai, pada Kamis (03/08/2023), Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan enam dokumen hasil pengadaan tanah IKN kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda. Penyerahan dokumen ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda.

Enam paket tersebut meliputi pengadaan tanah bagi IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah; Dermaga Logistik; Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek; Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi; Intake Sungai Sepaku Tahap I; dan Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II. Sedangkan, untuk dokumen hasil pengadaan tanah Bendungan Sepaku Semoi Tahap I telah diserahkan pada Januari silam.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Deklarasikan 2 Kota Jakarta Jadi Kota Lengkap dan Serahkan 1.086 Sertifikat Aset Pemprov

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam sambutannya menuturkan, dengan diserahkannya enam paket pengadaan tanah ini menjadi wujud komitmen dan keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan proses pengadaan tanah di IKN.

Sejalan dengan proses penuntasan lima paket lainnya, Menteri ATR/Kepala BPN meminta agar jajarannya bisa bekerja spartan guna mendukung pembangunan IKN. Hal itu perlu dilakukan mengingat Kalimantan Timur merupakan daerah penyangga yang akan merasakan dampak pembangunan IKN. “Ini menjadikan satu semangat bahwa seluruh jajaran mendukung pembangunan IKN dan siap untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan,” terangnya.

Ditemui usai kegiatan berlangsung, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra yang juga menerima dokumen pengadaan tanah menerangkan bahwa proses pengadaan tanah berjalan baik atas kerja sama yang baik pula antara pihaknya dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur.

“Kolaborasi dalam proses pengadaan tanah kita sudah terjalin dan banyak strategi percepatan terutama untuk menangani permasalahan di lapangan dan juga menyelesaikan segala proses pengadaan lahan yang ada di IKN,” ungkap Rozali Indra Saputra.

Baca Juga :  Jelang Implementasi Sertipikat Elektronik, Kementerian ATR/BPN Pastikan Sistem dan Sosialisasi Siap Dijalankan

Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Awang Faroeq Ishak bersama Aus Hidayat Nur dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe; perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur; perwakilan dari PT PLN (Persero); serta perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Kalimantan. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *