Menteri PANRB: Digitalisasi Arsip Negara Penting untuk Rekomendasi Kebijakan Publik

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/05). (Foto: Humas Kemen PANRB)

Sinarpagibaru.com – Digitalisasi administrasi menjadi salah satu fokus utama dari Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang dicanangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam hal ini, arsiparis berperan krusial untuk memastikan data dan arsip dapat disimpan secara digital dan dianalisa saat dibutuhkan.

“Sebagai ujung tonggak implementasi arsip di Indonesia, Arsiparis perlu mengubah pola pikir yang awalnya hanya berfokus pada pengelolaan arsip menjadi pemanfaatan arsip. Arsip yang terdokumentasikan secara digital dapat dianalisa lebih lanjut untuk menjadi rekomendasi berbagai penyusunan kebijakan publik dalam berbagai aspek,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan sambutan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Arsip Nasional RI (ANRI), di Banyuwangi, Senin (22/05).

Arsip, dikatakan Anas, menjadi elemen strategis yang penting dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan arsip yang baik akan mendukung penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melalui ketersediaan informasi autentik yang dapat dimanfaatkan oleh publik secara transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Resmikan 12 MPP, Menteri Anas Dorong Pemda Optimalkan Fungsi Pelayanan

Hal tersebut dapat diwujudkan melalui digitalisasi arsip yang berkontribusi pada pencapaian target dan prioritas pembangunan. Meski demikian, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diperlukan interoperabilitas, dimana aplikasi yang telah dimiliki kemudian dapat diintegrasikan tanpa harus menambah aplikasi baru.

“Hindari ‘Satu Inovasi, Satu Aplikasi’. Saya mengapresiasi aplikasi umum bidang kearsipan, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Karena semangat kita adalah integrasi/interoperabilitas antar-sistem dalam pemerintahan,” jelasnya.

Anas menyebutkan, perlu setidaknya tiga hal dalam digitalisasi arsip ini. “Yang dibutuhkan hanya aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen yang handal,” kata mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Acara ini mengangkat tema “Gerakan Kearsipan: Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa, dan Peradaban Unggul”. Transformasi digital kearsipan menjadi inti dari kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Kearsipan ke-52 tersebut.

Kepala ANRI Imam Gunarto menjelaskan tema tersebut diambil karena sejalan dengan dua dampak dari program kearsipan. Dampak pertama adalah mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju, dan dampak kedua adalah mendorong kemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul.

Baca Juga :  Mendagri Ingatkan ASN di Sultra untuk Jaga Netralitas Pemilu

Oleh karena itu, ia mendorong agar semua stakeholder dapat berkolaborasi untuk mewujudkan tiga program arsip, yakni program tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa. “Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan dapat menjadi enabler untuk mewujudkan good and clean government, karena arsip menjadi bukti akuntabilitas dan rujukan kerja organisasi kita,” tuturnya. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *