JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Perhubungan. Pengembangan ASN itu salah satunya terkait inspektur perhubungan udara serta peningkatan kapasitas SDM yang bertugas pada perhubungan laut.
“Kami mendukung upaya percepatan SDM inspektur perhubungan udara, terkait rencana pemeriksaan International Civil Aviation Organization (ICAO),” ujar Menteri Anas usai menerima audiensi Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priyadi dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (24/04).
Selain itu, Menteri Anas juga mendukung adanya pengembangan kapasitas SDM perhubungan laut dengan experience learning. Pengembangan kompetensi ASN menjadi salah satu agenda transformasi dalam UU No. 20/2023 tentang ASN.
Anas menjelaskan, pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangan kualitas itu mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.
“Terkait dengan experiential learning yang ada di perhubungan laut, targetnya adalah pelaut-pelaut kita kedepannya lebih andal dan kita sedang minta dilakukan upaya percepatan,” tegas Anas.
Beberapa waktu lalu, Menteri Anas menyerahkan izin prinsip formasi ASN kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Usulan formasi ASN Kemenhub sebesar 18.017 formasi disetujui seluruhnya oleh Kementerian PANRB.
Formasi yang ditetapkan itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan sektor transportasi di Indonesia. Formasi sebanyak 18.017 tersebut terdiri atas 1.385 calon pegawai negeri sipil (CPNS) teknis dan enam CPNS tenaga kesehatan. Formasi itu juga mencakup 16.543 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tenaga teknis, serta 83 PPPK tenaga kesehatan.
Menteri Anas berharap Direktorat Perhubungan Udara dan Direktorat Perhubungan Laut serta seluruh unit kerja di Kemenhub bisa semakin meningkatkan kualitas kinerjanya, termasuk reformasi birokrasi di internal Kemenhub. “Sebelumnya kita setujui lebih dari 18 ribu formasi untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah (PR) yang tertunda di Kementerian Perhubungan,” pungkas Menteri Anas.
