JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan sebagai bagian dari upaya mengembangkan pemerintah digital, penerapan kecerdasan buatan (AI) di sektor pemerintah dapat menjadi komponen penting yang mendukung inovasi dan efisiensi dalam layanan publik. Namun, penguatan tata kelola dibutuhkan untuk memastikan penerapan AI berdampak positif bagi masyarakat.
“Penguatan tata kelola data dilakukan tidak hanya untuk memungkinkan transformasi pemerintah digital yang efektif, tetapi juga untuk memastikan fondasi yang kuat dan bertanggung jawab untuk penerapan AI. Upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membina ekosistem tata kelola yang koheren dengan data dan teknologi yang secara optimal melayani warga negaranya,” ungkap Rini saat memberikan sambutan dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Innovative, Digital and Open Government (INDIGO) Network in Southeast Asia 2025, di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Seiring dengan upaya memajukan penggunaan AI dalam pemerintah dengan landasan pemerintah digital dan tata kelola data, Indonesia menyambut baik kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan internasional untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan memastikan penerapan AI yang bertanggung jawab dan berdampak.
“Pemerintah Indonesia menantikan diskusi yang mendalam, saling bertukar pengalaman, dan kolaborasi yang lebih erat saat kita bersama-sama mengembangkan kemajuan teknologi, khususnya dalam pemerintah dengan AI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Director Digital Government Co-operation Division Ministry of the Interior and Safety (MOIS) Korea Park Byung Joon menyampaikan tidak ada pilihan bagi pemerintah selain melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya dengan penggunaan AI. “AI merupakan inti transformasi digital agar kebijakan publik efisien dan terpersonalisasi dengan kebutuhan masyarakat. AI juga mendorong pemerintah yang transparan dan inklusif,” terangnya.
Sesuai dengan tema yang diusung yaitu ‘Governing with AI: Advancing good governance through AI implementation in the public sector’ Joon kemudian berharap bahwa forum ini dapat menjadi ajang berbagi praktik baik penerapan AI dalam pemerintah antara negara di Asia Tenggara.
Sebagai informasi, Kementerian PANRB telah bekerja sama dengan OECD melalui INDIGO Division dan OECD Korea Policy Centre (KPC) menyelenggarakan OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025. Kolaborasi tersebut dilakukan dalam rangka penguatan kerja sama internasional dan peran aktif Indonesia di bidang pemerintah digital, inovasi sektor publik, dan keterbukaan pemerintah. Forum ini diikuti oleh delegasi Indonesia, perwakilan dari negara-negara anggota ASEAN, negara-negara anggota OECD, dan perwakilan OECD.
OECD INDIGO Network in Southeast Asia 2025 merupakan bagian dari Program Regional Asia Tenggara OECD (SEARP), yang mendukung mekanisme pertukaran pengetahuan Global E-Leaders Initiative (GELI) yang menjadi forum strategis untuk mempertemukan para pemimpin senior di bidang transformasi digital pemerintah dari negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara anggota OECD. Para peserta dapat berbagi praktik baik dan memperkuat tata kelola digital, khususnya dalam penggunaan AI di sektor publik.
Tinggalkan Balasan