Menuju GTRA Summit 2023, Menteri ATR/BPN Harapkan Kerja Konkret Bersama Antar Pihak

Menteri Hadi Tjahjanto memimpin rapat pembahasan perhelatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023. (Foto: Humas Kemen ATR/BPN)

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memimpin rapat pembahasan perhelatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang akan berlangsung pada 29-31 Agustus 2023 di Karimun, Kepulauan Riau. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 4 Kementerian ATR/BPN, pada Senin (21/08/2023).

Dalam rapat ini, Hadi Tjahjanto memastikan dan memeriksa beberapa aspek teknis mengenai kegiatan GTRA Summit 2023. Ia berharap, melalui GTRA Summit 2023 ini, dapat menghancurkan ego sektoral antar pihak yang selama ini menjadi salah satu penghambat Reforma Agraria. “Ibaratnya, selama ini kita sama-sama bekerja, nantinya kita harapkan semua pihak dapat bekerja bersama-sama, jadi antar kementerian/lembaga (K/L) bisa bekerja bersama dengan solid,” ujarnya.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menegaskan, perlu ada langkah konkret setelah deklarasi diutarakan. Ia juga mengharapkan semua pihak dapat memahami isi deklarasi dan mengimplementasikannya. “Pada saat deklarasi nanti, juga dihadiri oleh para menteri dan juga para direktur jenderal masing-masing kementerian, diharapkan semua bisa memahami dan segera melakukan langkah konkret di lapangan,” terangnya.

Baca Juga :  Biro Humas Kementerian ATR/BPN Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan di Kanwil BPN Maluku Utara

Sehubungan dengan deklarasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tertuang di dalamnya empat tipologi masalah yang akan diselesaikan. Masalah tersebut terkait seputar legalisasi tanah transmigrasi; penyelesaian konflik agraria yang berhubungan dengan aset pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); legalisasi permukiman di wilayah pesisir, di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau kecil terluar; serta Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari pelepasan kawasan hutan.

Dari masing-masing tipologi masalah telah disusun naskah deklarasinya tersendiri. Dalu Agung Darmawan mengatakan, nantinya deklarasi tersebut akan ditandatangani oleh beberapa menteri yang bersangkutan. “Beberapa menteri tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” jelas Dirjen Penataan Agraria.

Turut hadir dalam rapat kali ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra. Dalam kesempatan ini ia memaparkan perihal teknis kegiatan GTRA Summit 2023, seperti susunan acara, peserta kegiatan, tempat kegiatan dan penginapan, serta serangkaian kegiatan penyerahan sertipikat rakyat oleh Presiden Republik Indonesia. “Total sertipikat yang akan diserahkan pada GTRA Summit 2023 ini adalah sebanyak 10.668 sertipikat yang terbagi dari hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, dan Pesisir,” terang Nurhadi Putra.

Baca Juga :  Kunjungi Papua, Menteri ATR/BPN Akan Serahkan Sertipikat bagi Masyarakat Hukum Adat dan Rumah Ibadah

Pada Rapat Persiapan GTRA Summit 2023 ini juga dihadiri seluruh jajaran Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Gtg)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *