Daerah  

Pemkot Pontianak Tutup Mata!, Pelepasan Hak Lahan Warga Diabaikan

Kantor Walikota Pontianak. (Foto: ist)

Sinarpagibaru.com – Pemerintah Kota Pontianak mengundang warga pemilik tanah yang terkena proyek pembebasan lahan untuk jalan paralel Gertak 3 di Kantor Walikota Pontianak pada Senin (13/4/2023). Pemanggilan tersebut dalam hal terkait penyelesaian tanah atas nama Edi Ashari, SH tanah ahli waris jalan Penjara lokasi Rumah Sakit Antonius.

Pada saat rapat ini dihadiri pejabat Dinas Perkim Kota Pontianak Dedi wahyudi, Pakar Hukum tata Negara Dr.Suhardi dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Salelah, Serta Kepala Biro Hukum pemerintah kota pontianak dan stafnya.

Didalam Rapat ini belum menemui titik terang. Sebelumnya pihak warga, Edi ashari SH, telah mengirim surat kepada Walikota Pontianak, yang isinya terkait permohonan mediasi dengan pihak Kantah ATR/BPN Kota Pontianak, perihal permohonan SHM yang Sudah dimohonkan sejak tahun 2012 silam.

Tanah tersebut seluas, 5.584.83 M2. pada tahun 2014 sudah dikeluarkan peta bidang tanah oleh Kantah ATR/BPN Kota Pontianak. saat mengajukan pengambilan SHM Pihak pemohon, Edi ashari SH, diminta oleh Kepala Kantah ATR/BPN Kota Pontianak saat itu Riyan Har Edi Santoso untuk melampirkan peta bidang tanah asli, Namun peta bidang tanah yang asli hilang.

Baca Juga :  Perayaan Paskah Oikumene Kabupaten Samosir 2023, Ini Pesan Bupati Vandiko

Atas petunjuk dan saran Kakantah Kota Pontianak, Pihak Edi Ashari SH, diminta mengajukan permohonan balik batas atau pengukuran ulang dengan menggunakan Program PTSL. Kemudian keluarlah peta bidang tanah tahun 2019. dari hasil balik batas sesuai dengan prosedur aturan ATR/BPN pun telah terpenuhi, sehingga terbitlah peta bidang tanah dan sudah ditanda tangani pengesahan peta bidang tanah tersebut.

Terkait hal ini, Pemerintah Kota Pontianak terkesan tutup mata, mengabaikan lahan hak milik warga yang terkena pembebasan proyek jalan paralel Gertak 3 Kota Pontianak.

Baca Juga :  Kementerian ATR/BPN dan Ombudsman Lanjutkan Kerja Sama terkait Peningkatkan Kualitas Pelayanan

Proses permohonan ini juga pernah dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak, untuk pembuktian kepemilikan oleh Edi Ashari.SH, selaku penggugat dengan melampirkan bukti warkah tanah asli, namun sampai saat sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Dari pantauan warga kuat dugaan adanya kongkalikong pihak Kantah ATR/BPN Kota Pontianak dengan menerbitkan sertifikat No: 1909 atas nama orang lain, keuskupan agung. (ramsyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *