JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Kepala Divisi (Kadiv) Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta, Pamuji Raharja membuka kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) “Peningkatan Sinergitas Menuju Pemilu 2024”, di Swiss-Belinn Kemayoran, Senin (11/9).
Rapat Timpora ini dilaksanakan untuk memperkuat fungsi pengawasan orang asing dan juga untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Pusat.
Instansi yang turut bergabung dalam Timpora ini diantaranya adalah TNI, Polri, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Pusat, Badan Intelijen Strategis TNI Jakarta Pusat dan Kecamatan Wilayah Jakarta Pusat.
“Dalam rangka mengawal pesta demokrasi tahun 2024, seluruh Instansi/Lembaga
yang tergabung dalam Timpora Kota
Jakarta Pusat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi keberadaan, dan
kegiatan orang asing mengingat adanya berbagai potensi kerawanan keberadaan
orang asing yang dapat mengancam stabilitas politik, hukum, dan keamanan
negara,” kata Pamuji.
Dia mengatakan, salah satu hal penting yang harus ditingkatkan agar agenda dan program kerja Timpora dapat terlaksana secara optimal dan efektif adalah bersinergi dalam pertukaran informasi, dan memaksimalkan peran serta kewenangannya dalam pengawasan orang asing di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Pengawasan terhadap kegiatan orang asing pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan penegakan hukum diberbagai bidang termasuk hukum keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Jakarta Pusat, Wahyu Hidayat berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sebagai deteksi dini dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang asing.
“Saya harap dengan diadakannya kegiatan Rapat Timpora ini dapat membantu menyukseskan pemilu 2024 dan peningkatan sinergitas dalam
pemantauan terhadap giat orang asing yang berada di wilayah indonesia,
khususnya perwakilan negara asing yang berada di indonesia,” tutup Wahyu. (Gtg)
