JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Selasa (12/09/2023) malam. Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa ini membahas terkait Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2024 dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2024.
Mengawali laporannya, Menteri ATR/Kepala BPN menyebutkan bahwa capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 8 September 2023 adalah Rp4.350.969.759.891 atau sebesar 56,09%. Capaian tersebut mencakupi tiga program besar, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Dari ketiga program tersebut, program penyelenggaraan penataan ruang memiliki capaian terendah.
“Program penyelenggaraan penataan ruang mendapat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp130 miliar pada Juli 2023, sehingga persentase capaiannya masih rendah. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk percepatan penyelesaian tambahan sebanyak 82 Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” ungkap Hadi Tjahjanto.
Selanjutnya, ia menyampaikan rencana program, kegiatan dan anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024, di mana Kementerian ATR/BPN mendapat Pagu Anggaran sebesar Rp7.183.008.286.000. Merujuk pada rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Menteri ATR/Kepala BPN menyebut rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN Tahun 2024 yang dijabarkan dalam tematik perencanaan tahunan merupakan tahun “Institusi Berstandar Dunia”.
“Terhadap ketersediaan Pagu Anggaran Tahun 2024 sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal menjaga target-target prioritas Kementerian ATR/BPN,” ujar Hadi Tjahjanto.
Mengakhiri laporannya, Hadi Tjahjanto menjabarkan rencana usulan anggaran tambahan tahun 2024 dengan memperhatikan prioritas nasional, yaitu Rp4.143.054.464.000. “Usulan anggaran tambahan tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) sebanyak 14.160.000 bidang; RDTR sebanyak 242 Persetujuan Substansi; dan 102 RTR (Rencana Tata Ruang, red),” terang Menteri ATR/Kepala BPN.
Usai melaporkan capaian kinerja tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024, Anggota Komisi II DPR RI menyampaikan satu per satu aspirasi dan apresiasi terhadap Kementerian ATR/BPN. Seperti yang diujarkan Aminurokhman, ia mengapresiasi capaian Kementerian ATR/BPN tahun ini yang sudah melebihi 50%. “Artinya penyerapan sedang berjalan dan harapan kita semua Program Strategis Nasional yang sudah ditargetkan tercapai,” ucapnya.
Senada dengan Aminurokhman, Guspardi Gaus menilai realisasi output utama tahun 2023 yang dicapai Kementerian ATR/BPN sangat luar biasa. “Bagaimana pun realisasi anggaran itu bermanfaat bagi masyarakat. Saya mengingatkan ATR/BPN untuk bisa dilakukan percepatan dalam waktu yang tinggal 3,5 bulan lagi ini,” imbaunya.
Bukan hanya terkait anggaran, program strategis Kementerian ATR/BPN juga diapresiasi oleh sejumlah Anggota Komisi II DPR RI, salah satunya Mohamad Muraz. “Terima kasih dan apresiasi terhadap kinerja ATR/BPN yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan PTSL dan Reforma Agraria,” ujarnya.
Endro Suswantoro Yahman pun sepakat bahwa tahun ini Kementerian ATR/BPN lebih baik dari tahun lalu, terutama dalam hal menangani persoalan pertanahan. “Kinerja ATR/BPN sampai detik ini berjalan cukup baik di mana ada pembeda antar tahun kemarin dan sekarang, kaitannya dengan persoalan pertanahan lebih tertangani dan aspiratif,” sebutnya.
Sementara itu, Rezka Oktoberia mengapresiasi kontribusi Kementerian ATR/BPN yang telah berupaya menuntaskan urusan tanah ulayat. “Terima kasih Pak Menteri sudah hadir khususnya di Sumatra Barat dan sudah menjadikan kampung saya, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pilot project penatausahaan tanah ulayat. Harapan saya segala yang sudah pernah kami sampaikan satu per satu permasalahan bisa kita selesaikan,” tuturnya.
Adapun disimpulkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa dari hasil Rapat Kerja Bersama ini bahwa Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp7.332.306.544.000 dan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian ATR/BPN Rp4.143.054.464.000. “Kami meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif, red) Kementerian ATR/BPN tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI,” tutup Saan Mustopa.
Hadir dalam rapat kerja tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Gtg)
