Sekjen Kemendagri: Alumni IPDN adalah Elemen Penting bagi Pembangunan dan Perekat NKRI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro saat membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Purna Praja IPDN Angkatan XXIX Gelombang II Tahun 2023

JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah elemen penting bagi pembangunan dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Purna Praja IPDN Angkatan XXIX Gelombang II Tahun 2023 di Resimen Induk Kodam Jayakarta (Rindam Jaya), Jakarta, Kamis (19/10/2023).

“Bapak akan memulai dengan menyampaikan pesan Bapak Presiden beberapa tahun yang lalu saat Bapak masih menjadi Rektor IPDN, Bapak Presiden mengatakan bahwa kita mempunyai tantara, kita sebarkan ke seluruh nusantara untuk menjalankan tugas negara sebagai perekat dan mempertahankan NKRI,” katanya.

Suhajar mengingatkan para peserta pelatihan terkait pesan Presiden Joko Widodo yang mengatakan, pemerintah masih membutuhkan alumni pamong praja untuk bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) disebar ke seluruh nusantara.

“Bapak Presiden mengatakan bahwa tentara dan polisi di seluruh republik berada di luar pemerintah daerah, tetapi pamong praja alumni IPDN berada di dalam pemerintah daerah,” ujarnya.

Dia menambahkan, para pamong praja yang juga merupakan bagian dari pegawai pemerintah daerah (Pemda) menjadi pengawal bagi jalannya pembangunan daerah agar selaras (in line) dengan rencana pembangunan pemerintah. Alumni IPDN sebagai perekat NKRI, lanjutnya, masuk ke dalam substansi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk pembinaan kemasyarakatan.

Baca Juga :  Ancaman Matinya Demokrasi Indonesia

“Anda berada di dalam pemerintahan daerah, Anda membantu daerah mulai dari penyusunan rencana pembangunan yang harus in line dengan cita-cita republik. Jadi kalau ada visi dan misi yang tidak in line tidak sama dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, apalagi UUD 1945, tanggung jawab Anda meluruskannya. Itu makna dari alumni IPDN sebagai perekat NKRI,” terangnya.

Menengok ulang sejarah, dirinya mengingatkan, tugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) salah satunya mengurus pemerintahan mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah terpencil. Lingkupnya sampai ke desa-desa, kelurahan-kelurahan, hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Tugas utama Kemendagri yaitu bagaimana menjalankan fungsi-fungsinya di daerah-daerah seluruh Indonesia dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang ada.

“Di lembah-lembah gunung yang tidak ada jalan. Sampai hari ini kompleks perumahan masyarakat tidak bisa dilalui oleh kendaraan dan harus berjalan kaki, misalnya di pedalaman Papua. Sejumlah daerah-daerah yang didiami oleh masyarakat tidak ada transportasi umum, di tempat-tempat seperti itu kita membutuhkan orang-orang yang berbeda,” ungkapnya.

Baca Juga :  LaNyalla: Pertemuan 10 November adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri

Untuk itu dirinya berharap, CPNS Purna Praja IPDN Angkatan XXIX bisa membantu menyukseskan agenda-agenda pemerintahan. Baik yang berbentuk pelayanan dasar seperti memberikan dokumen kependudukan dan perlindungan kepada masyarakat, hingga ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Anda berada pada awal-awal karier Anda pada posisi membantu melaksanakan agenda nasional. Pemilu dan Pilkada serentak adalah hal yang baru dan kita belum pernah melaksanakannya sebelum ini. Tugas kita bersama untuk menyukseskannya, sebagai ASN, Anda harus netral, bekerja secara profesional,” pungkasnya.

(Rls/Nvr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *