MATARAM, Sinarpagibaru.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mendorong jajaran sekretaris daerah (sekda) untuk senantiasa mendukung penuh kepemimpinan kepala daerah. Menurut dia, salah satu peran sekda yakni membantu tugas-tugas kepala daerah. Karena itulah sekda perlu menunjukkan loyalitasnya kepada kepala daerah agar pemerintahan berjalan optimal.
“Sekda itu [diibaratkan seperti] lehernya kepala daerah. Jadi sekda itu harus bisa menyesuaikan diri dengan kepala. Gubernur itu kepala, bupati/wali kota itu kepala. Badan itu adalah handling manajemen, dinas adalah operasional manajemen, baru bisa berjalan seimbang,” ungkap Suhajar saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/11/2023) malam.
Suhajar menyebutkan, tugas lainnya yang diemban sekda yakni menjaga keseimbangan hubungan kepala daerah dan wakilnya. Dalam perjalanannya, sering kali terjadi dinamika yang memicu timbulnya perbedaan pendapat antara kepala daerah dan wakilnya. Di titik inilah, kata Suhajar, sekda perlu menjaga keseimbangan hubungan pimpinan tersebut.
Selain kedua pimpinan itu, sekda juga harus menjaga keseimbangan hubungan baik dengan jajaran DPRD. Diakui Suhajar, tugas tersebut tidaklah mudah, sebab setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi itu akan semakin pelik manakala perbedaan sikap antar-pimpinan telah merembet pada urusan hukum. Karena itulah, kemampuan menjaga hubungan antarpihak perlu dimiliki sekda.
“Kalau [ada masukan mengenai kebijakan yang dibuat] kepala daerah menurut kita perlu sampaikan maka sampaikan saja, tapi jika kepala daerah sudah mengambil keputusan maka kepala daerah yang bertanggung jawab. Kita membantu untuk meringankan bebannya, jadi memang membutuhkan kesabaran,” tambah Suhajar.
Lebih lanjut, pada acara yang mengusung tema “Percepatan Digitalisasi Governance Menuju Indonesia Emas 2045-2050” itu, Suhajar juga menekankan pentingnya percepatan pelayanan digital. Hadirnya revolusi digital berbasis internet memaksa pelayanan di semua sektor pemerintahan untuk mengadopsi inovasi di sektor digital. Diakui Suhajar, telah banyak daerah yang maju karena pelayanannya tergolong cepat, mudah, dan dapat membantu masyarakat. Pelayanan seperti inilah, kata dia, yang perlu terus dihadirkan oleh pemerintah daerah (Pemda).
Dia mencontohkan, sejumlah negara maju seperti Singapura dan Taiwan telah mengadopsi inovasi digital di hampir semua pelayanannya. Bahkan beberapa di antaranya telah menerapkan inovasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di samping itu, negara tersebut juga telah mengubah paradigma pemerintahannya menjada organisasi pelayanan publik yang efektif.
“Organisasi pelayanan publik yang efektif adalah pelayanan yang di-connecting-kan dengan IT, sehingga menjadi lebih efektif,” tandasnya.
(Rls/Nvr)
