Bandung, Sinarpagibaru.com- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) resmi menggelar agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Agenda Rkernas yang diadakan tahun ini mengangkat tema “Membangun Kekuatan Serikat Buruh Dalam Penegakan Demokrasi” berlangsung di Hotel Grand Asrilia, Bandung Jawa Barat, Kamis (9/8/2024).
Dalam kata sambutannya, Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI mengatakan sampai hari ini KSBSI tetap konsisten memperjuangkan demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesejahteran buruh. Karena tak bisa dibantah, dengan banyaknya regulasi yang dibuat pemerintah dalam dunia ketenagakerjaan telah mendegradasi hak buruh.
“Bahkan jumlah buruh formal yang bekerja di perusahaan di Indonesia setiap tahun sekarang ini semakin menyusut,” ucap Elly dalam kata sambutannya.
Oleh sebab itulah, dia meminta kepada semua pengurus KSBSI agar terus bersikap kritis kepada pemerintah, apabila ada regulasi ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Karena, kata Elly semangat dan sejarah berdirinya KSBSI di era rezim otoriter Orde Baru, untuk memperjuangkan hak buruh. Dan dia menegaskan KSBSI tidak pernah anti terhadap pemerintah dan pengusaha.
“Memang dari dulu sampai sekarang, KSBSI selalu bersikap kritis. Tapi KSBSI selalu mengedepankan mitra dialog sosial kepada pemerintah dan pengusaha untuk. Dimana tujuannya untuk menciptakan buruh yang sejahtera,” tegasnya.
Kemudian, Elly menyampaikan kebebasan hak berserikat sudah diakui di dunia internasional. Termasuk di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun dia menegaskan, bahwa posisi tawar gerakan buruh di negara-negara maju dan Indonesia mengalami penurunan. Walau jumlah serikat buruh/pekerja semakin bertambah, namun minat buruh untuk bergabung ke serikat buruh justru menurun.
“Saya pikir masalah kemerosotan posisi tawar gerakan buruh ini sangat perlu kita evaluasi bersama-sama,” imbuhnya.
Selain itu, Elly menjelaskan kemiskinan dan ketimpangan sosial saat ini semakin tinggi di tingkat global. Berdasarkan data, pada akhir 2023, jumlah kemiskinan ekstrim secara global sudah mencapai 685 juta orang. Dan penduduk masyarakat dunia yang lebih 4 milyar orang ini, mereka belum mendapat akses perlindungan sosial. Dan 2781 orang milyader memiliki harta kekayaan sebesar 14,2 triliun dan hampir 5 miliar orang sekarang ini mengalami kemiskinan.
“Masalah ini disebabkan karena terjadinya krisis ekonomi dunia, krisis utang negara yang telah lama diabaikan serta perang antara sesama negara. Sehingga berdampak pada 72 negara telah diambang kehancuran ekonomi. Semoga Indonesia tidak terdampak dalam masalah ini,” ungkapnya.
Begitu juga dengan keadaan perubahan iklim global yang terjadi sekarang ini juga sangat berdampak pada ketenagakerjaan. Karena dampak perubahan iklim, telah banyak menghilangkan jenis pekerjaan. Karena itulah, KSBSI sangat mendukung program energy terbarukan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
“Sekarang ini KSBSI sudah sangat intens melakukan pertemuan dengan semua elemen, dari pemerintah, pengusaha dan lintas serikat pekerja/buruh untuk membahas dan mencari solusi terkait dampak perubahan iklim,” terangnya.
Elly juga juga mengungkapkan bahwa sampai hari ini gerakan sosial serikat buruh masih sangat berpengaruh di dunia. Karena itulah, KSBSI juga harus mengambil peran untuk memperjuangkan demokrasi, HAM dan kebebasan berserikat. Baik ditingkat internasional, nasional dan tempat kerja. Artinya pengusaha tidak boleh menghalangi kebebasan berserikat di perusahaan dan mogok kerja, selama hak dan kesejahteraan buruh diabaikan.
“Pemerintah juga tidak boleh membungkam kebebasan berbicara selama buruh melakukan aksi demonstrasi. Sebab berbagi aksi demo buruh sampai hari ini tidak pernah melakukan aksi melawan negara, namun tetap mengikuti aturan konstitusi,” tandasnya.
Acara Rakernas KSBSI tersebut tersebut dihdiri dan dibuka oleh Menaker RI Ida Fauziah. Serta dihadiri oleh Direktur ILO Jakarta-Timor Leste, dan sejumlah pejabat nasional dan pejabat daerah, Presiden dan Ketua Umum dari Konfederasi Serikat buruh yang ada di Indonesia (AH)
