JAKARTA, Sinarpagibaru.com – Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan (BPN Jaksel) menggelar acara Internalisasi Pembangunan Zona Integritas, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Acara ini dihadiri seluruh pegawai kantor pertanahan Jakarta Selatan itu digelar di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan, Tanjung Barat, Kamis (28/12/2023).
Kepala BPN Jaksel, Tentrem Prihatin mengatakan, acara itu dihelat demi meningkatkan kinerja kerja para pegawai. Dengan demikian dia berharap Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat menyabet penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Tentunya ke depan kami ingin tahun 2024 nanti Kantah Jakarta Selatan meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Itu yang kami utamakan,” ujarnya kepada wartawan.
Tentrem melanjutkan, untuk meraih WBK pihaknya memang melakukan pembenahan di berbagai aspek, seperti meningkat sarana prasarana kantor hingga layanan masyarakat. Tak hanya itu, juga akan melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan merekrut tenaga baru yang kompeten.
“Tentunya yang utama dan pertama adalah fasilitas yang ada di kita akan kami tingkatkan. Saat ini kantor baru kami yang ada di pinggir jalan tentunya akan kami tingkatkan lagi. Lahan parkir kami lumayan lebar dan legah kami akan perbaiki semuanya. Layanan di front office kami juga tentunya tingkatkan termasuk SDM-nya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tenteram juga memberi peringatan keras kepada seluruh bawahannya. Jika berani main serong dan menyalahgunakan kewenangan, maka bakal ditindak tegas.
“Kami menindak tegas sesuai perundangan yg berlaku, dan bisa memutus hubungan kinerja” tegasnya.
Hadir dalam acara itu Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Kementerian PAN/RB Arina Alammaya Pribadi. Kepala Bagian Program dan Hukum Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Ni Made Susilawati.
Kepala Subbagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Lenni Putri Maharani, Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kanwil BPN DKI Jakarta, Heri Mulianto.
Analis Kebijakan Ahli Pertama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arina Alammaya Pribadi dan Dio Mahardika. (Gtg)
